Kereta Cepat Jakarta-Bandung
bandungekspres.co.id – Proses pembangunan proyek Kereta Api cepat (high speed railway, HSR) Bandung – Jakarta segera terlaksana. Rencananya, teknis pembangunan akan dimulai setelah ground breaking pada 2016 mendatang.
Direktur Utama Pilar Sinergi BUMN Indonesia (konsorsium dari PT Wijayakarya, PT KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga) Hanggoro mengatakan ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilakukan pada triwulan kedua dengan dana mencapai 5,5 miliar dolar Amerika. Menurut dia, pembangunan tersebut dipredksi memakan waktu selama tiga tahun. ”Saat ini, masih menunggu penerbitan izin amdal,” kata Hanggoro kemarin (24/11).
”Prosesnya masih berlangsung di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” tambahnya.
Dia mengatakan, persyaratan lain yang juga sedang diproses dalam proyek high speed railway Bandung-Jakarta tersebut adalah rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan DKI Jakarta yang ditargetkan akan selesai pada April tahun depan. ”Kami targetkan pada April sudah selesai semua. Jadi ground breaking bisa dilakukan,” ujar dia.
Menurut dia, rekomendasi dari gubernur sebagai pemangku wilayah provinsi punya arti penting. Sebab, berisi persetujuan trase dan rekomendasi dan akan diberikan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk diterbitkan persetujuan penetapan trase.
”Alhamdulillah Pak Gubernur Jabar (Ahmad Heryawan) sangat support dalam persiapan proses pembangunan kereta api cepat. Jika tanpa dukungan beliau maka engga mungkin bisa cepat tercapai,” urainya.
Dia merinci, kereta made in Tiongkok ini akan melintasi mulai dari Kawasan Gede Bage, Padalarang, menuju Kota Baru Walini dan berakhir di kawasan Halim, DKI Jakarta. Sebagian besar jalurnya akan menggunakan pinggiran tol.
”Kebutuhan biaya pembangunan kereta api cepat ditaksir mencapai 5,5 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 70 triliun. Hal ini berdasarkan hasil pra-FS yang diselesaikan oleh pihak konsultan dari Tiongkok,” paparnya.
Dia menambahkan, sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari China Development. Sedangkan 25 persen sisanya dari Equity Indonesia dari empat BUMN: PT Wijaya Karya, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT Jasa Marga. Sementara itu, kepemilikan Wijaya Karya dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yaitu 38 persen, KAI 25 persen, PN VIII 25 persen, dan Jasa Marga 12 persen.
