Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk

[tie_list type=”minus”]Harus Diimbangi dengan Ekonomi Baik[/tie_list]
LEMBANG – Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Jawa Barat setiap tahun terus meningkat. Tercatat, di tahun 2014 lalu pertumbuhan penduduk sekitar 1,7 persen yang sebelumnya di tahun 2010 diangka 1,89 persen. Apabila tidak segera ditangani maka dalam waktu 30 tahun ke depan, jumlah penduduk Jawa Barat menjadi 92 juta. ”Apabila LPP nya tidak dikendalikan, dari analisa ahli demografi maka penduduk Jawa Barat akan menjadi dua kali lipat dari sekarang yang baru mencapai 46 juta jiwa di Jawa Barat,” kata Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar kepada wartawan usai menghadiri acara Melalui Momentum Hari Keluarga Kita Dukung Gerakan Revolusi Mental dan Percepatan Pengendalian Penduduk Menuju Bandung Barat Cermat di Lembang kemarin (22/9).
Angka tertinggi jumlah kelahiran terdapat di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti di Bekasi, Bogor, Karawang dan Depok. Langkah antisipasi yang perlu dilakukan agar jumlah penduduk di Jawa Barat tidak terus bertambah, salah satunya dengan menggencarkan program keluarga berencana (KB). ”Program ini sangat diperlukan agar orangtua memahami program KB ini membantu pemerintah dalam menekan angka kelahiran,” paparnya.
Langkah kedua untuk menekan jumlah penduduk agar tidak tumbuh lebih banyak yakni dengan cara memperketat pengawasan kepada para pendatang dari luar Jawa Barat. Ini dibutuhkan agar penambahan jumlah penduduk tidak terus bertambah. ”Seperti penduduk yang dari luar masuk ke Kabupaten Bandung Barat akibat jumlah penduduk yang sudah penuh di Kota Bandung, larinya ke Bandung Barat. Ini perlu pengawasan,” bebernya.
Menurutnya, jika pertumbuhan penduduk tidak dibarengi oleh kondisi ekonomi yang baik, maka kemiskinan akan merajalela. Untuk itu, dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang handal. ”Sekarang buat apa jumlah penduduk banyak, tapi justru menimbulkan kemiskinan. Hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar menyatakan, Kabupaten Bandung Barat menjadi miniatur di Jawa Barat soal jumlah penduduk. Untuk menentukan jumlah penduduk berkategori miskin, pihaknya memerintahkan pihak camat untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait agar diketahui secara detail dan valid jumlah penduduk berkategori miskin.