Anggota Komisi I itu mengatakan, selama ini tunjangan yang diterima anggota dewan lebih dari cukup. ’’Saya rasa masih cukup,’’ ujarnya.
Senada dengan Muzani, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto juga menolak kenaikan tunjangan DPR itu. Dia mengaku PDIP sudah melakukan pembahasan di dalam rapat koordinasi fraksi di kantor DPP PDIP kemarin (18/9). Menurut dia, kenaikan tunjangan itu tidak sejalan dengan kinerja DPR. ’’Saat ini kinerja dewan masih dipersepsikan negatif. Akan timbul kemarahan rakyat,’’ ucapnya.
Dia mengaku, sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota dewan mampu melihat kondisi saat ini. Keadaan Ekonomi Indonesia saat ini masih berada di titik nadir. Akibatnya PHK marak terjadi di setiap daerah.
Pria yang dulunya menjabat wasekjen itu meminta kebijakan itu ditunda. Selain itu, PDIP akan memberikan masukan pada pemerintah terkait politik anggaran. Menurut dia, saat ini anggaran harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. ’’Harusnya untuk pengentasan fakir miskin, peningkatan pendidikan serta kesehatan,’’ ucapnya.
Dukungan untuk mencabut surat kemenkeu itu juga datang dari PKB. Partai berlambang bumi dengan sembilan bintang itu mengatakan kebijakan kenaikan tunjangan itu tidak urgen. ’’Saya rasa harus dievaluasi lagi,’’ ucap Malik Haramain Wasekjen PKB.
Salah satu alasan mengapa tunjangan DPR harus naik yakni minimnya dana reses. Hal itu mengakibatkan, anggota dewan tidak bisa turun ke dapilnya.
Dia mengaku, tunjangan DPR saat ini masih cukup. Anggaran itu bisa digunakan untuk membina konstituen. Untuk dana reses, Malik mengaku masih lebih dari cukup. Bahkan, dalam satu tahun anggota dewan reses lima kali. ’’Masih cukup,’’ tuturnya.
Anggota komisi VIII itu mengatakan, seharusnya anggota DPR berkaca diri. Sebab, saat ini produktifitas anggota dewan masih buruk. Tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Misalnya pembahasan legislasi. Dari 39 program legislasi nasional (prolegnas), baru dua yang bisa diselesaikan menjadi UU. ’’Harusnya pacu produktifitas baru naik,’’ jelasnya.
Presiden Joko Widodo ikut terserempet wacana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Meski bukan sikap resmi fraksi, sejumlah politisi PDIP juga sempat menggulirkan wacana tentang perlunya gaji presiden turut dinaikkan.