oleh

15 Peraturan Dapat Prioritas Dideregulasi

JAKARTA – Berbelitnya birokrasi seringkali memicu sindiran ”Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?”. Kini, pemerintah coba membalik sindiran itu melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.

Ketua Tim Ahli Kantor Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, deregulasi memang menjadi nafas dan semangat paket kebijakan ekonomi jilid 1 yang dirilis Rabu lalu. ”Ada 15 Peraturan Pemerintah (PP) yang jadi prioritas,” ujarnya kemarin (12/9).

Menurut mantan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu, proses deregulasi sangat diperlukan sebagai jawaban atas keluhan pelaku usaha selama bertahun-tahun. Karena itu, prosesnya pun akan dijalankan secepat-cepatnya. ”Supaya efeknya di ekonomi cepat terasa,” katanya.

Dokumen program deregulasi menunjukkan, ada 15 Peraturan Pemerintah yang menjadi prioritas. 3 diantaranya ditargetkan selesai pada September 2015, lalu 4 lainnya ditarget selesai Oktober 2015, dan 8 sisanya diperkirakan selesai pada Desember 2015.

Sofjan menyebut, tiga aturan yang selesai September ini adalah PP Pusat Logistik Berikat. Ini mendesak dilakukan karena perlu pembangunan fasilitas industri dan perdagangan yang efisien dan lebih dekat dengan kegiatan ekonomi sehingga menurunkan biaya logistik. Tujuannya, untuk menjamin harga kebutuhan pokok yang murah. ”Ini nanti dikoordinir menkeu (menteri keuangan),” ucapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga