COBLONG – Adanya rencana penerapan pembatasan gas elpiji 3 kg oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM) dinilai kalangan dewan di DPRD Jabar sebagai langkah tepat. Pasalnya, selama ini keberadagaan gas elpiji 3 kg pendistribusiannya tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Sri Budiharjo menilai, selama ini banyak dari masyarakat mampu masih juga menggunakan gas elpiji 3 kg. Terlebih banyak juga para pengusaha kafe dan restoran ikut-ikutan menggunakannya.
”Ya walaupun penerapannya masih sebatas ujicoba, namun saya harapkan pada pelaksanaannya nanti yang katanya akan dimulai di 2016 harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” jelas Budi.
Menurutnya, berdasarkan informasi nantinya penyaluran gas elpiji 3 kg menggunakan kartu keluarga sejahtera. Ia menilai, dalam pemberian kartu ini pemerintah pusat maupun daerah harus terlebih dahulu memferifikasi data penduduk yang menerima KKS dengan lebih memprioritaskan kepada keluarga miskin dan para pelaku usaha kecil menengah.
Selain itu, berdasarkan data di lapangan, saat ini banyak masyarakat yang berkategori mampu bermigrasi menggunakan gas elpiji 3 kg. Padahal gas ini sampai saat ini masih disubsidi pemerintah.
”Data harus valid dan tepat sasaran itu saja syarat penyalurannya apabila pembatasan ini diberlakukan,” ucap Budi.
Ia mengaskan, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan elpiji 3 kg ini apabila aturan ini akan diterapkan jangan sampai terjadi kembali kelangkaan. Terlebih pemerintah pusat telah menyiapkan anggarannya sebesar Rp 2,6 triliun sebegai bentuk kompensasi ke masyarakat miskin.
Untuk itu, sebelum aturan ini diterapkan Komisi II DPRD Jabar akan segera melakukan kajian dengan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Pertamina, Hiswana Migas, Kementrian ESDM dan Indag agar pada saatnya nanti masyarakat Jabar siap menerima aturan ini.
”Yang tak kalah pentingnnya adalah sosialisasinya harus dilakukan jauh-jauh hari yang dibarengi dengan ketersediaan gas 3 kg, karena penduduk Jabar ini kan banyak jadi datanya juga harus valid dan update,” pungkas Budi yang berasal dari Demokrat ini. (yan/fik)