oleh

Cerminan 14 Tahun Kota Cimahi

[tie_list type=”minus”]Cambuk untuk Lebih Baik [/tie_list]

CIMAHI – Pembangunan serta pemerintahan Kota Cimahi di usianya ke-14 semakin signifikan. Hal ini seiring sejalan dengan beragam prestasi yang diraih Kota Cimahi baik di tingkat provinsi mau pun nasional.

Di bawah kepemimpinan pasangan Wali Kota Atty Suharti SE dan Sudiarto, Kota Cimahi menyabet penghargaan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KPPD) 2012 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan yang terakhir adalah anugerah Pangripta Nusantara Provinsi Jawa Barat 2015.

Penghargaan diberikan karena Cimahi dinilai sebagai perencana pembangunan kota terbaik 2015. Penghargaan ini langsung diberikan Gubernur Jawa Barat kepada Wali Kota Cimahi pada acara Musrembang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sedangkan, Anugerah Pangripta Nusantara diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik dan dinilai sukses meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Penghargaan ini diberikan melalui seleksi dan penilaian bertahap dan berjenjang dengan juri independen. Mengenai tujuan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk dorongan kepada setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan dengan lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan. Selain menciptakan insentif bagi pemerintah daerah mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan bermutu.

Baca Juga:  Dinantikan Puluhan Tahun, Ini Sosok Sulinggih Baru di Kota Cimahi 

”Penghargaan yang kami dapatkan harus menjadi motivasi untuk kita dalam merealisasikan perencanaan pembangunaan yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Atty saat ditemui seusai menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka HUT Kota Cimahi ke-14 di Gedung DPRD Kota Cimahi kemarin (21/6).

Menurutnya, pembangunan di Cimahi telah dirancang sejak Musrembang dengan didasari visi, misi, rencana kerja hingga pengesahan APBD. Menyikapi hal itu, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya yang telah berkomitmen terhadap kesepakatan dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi yang Cerdas yakni kreatif, egaliter, responsif, dinamis, agamis dan berkesinambungan.

”Kita akan terus berkarya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Cimahi,” jelasnya.

Salah satu prestasi yang paling membanggakan adalah diraihnya penghargaaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan Laporan Pemeriksaan (LP) atas LKPD Pemerintah Kota Cimahi 2013 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). ”Prestasi ini yang pertama kalinya diraih Kota Cimahi selama menjadi daerah otonom,” katanya.

Baca Juga:  3000 Pelaku Usaha Buparekraf di Kota Bandung Terima Vaksinasi Covid-19

 Lalu di 2014 sejumlah prestasi lain juga diraihnya. Di antaranya yang paling fenomenal ialah tanda penghargaan Parasamnya Purnakarya Nugraha dari Presiden atas keberhasilan menduduki peringkat 10 besar di bidang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dari Kementerian Dalam Negeri RI. Lalu menempati second runner up di ajang Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2014 dan sertifikat bebas malaria dari Kemenkes. ”Raihan berbagai penghargaan ini menjadi cambuk bagi kami untuk terus berjuang meneruskan perjuangan dalam mengisi pembangunan agar lebih maju dengan menyinergikannya bersama masyarakat dan legislatif,” tuturnya.

Atty mengaku, dalam meraih tujuan tersebut membutuhkan perjuangan yang lebih dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan unsur pemerintah. ”Karena kita sadari bahwa tidak adanya pembangunan fisik maka kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud,” ucapnya.

Sementara itu, di usianya ke-14 pada 21 Juni 2015, Cimahi tidak lepas dari sejarah kota yang membentuk Cimahi seperti sekarang ini. Dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Minggu (21/6), sejarah panjang kota Cimahi dibacakan oleh Plt. Sekretaris Daerah Dra Hj Sri Nurul Handayani.

Baca Juga:  Candi Borobudur Tutup Sementara dari 8 Mei hingga 17 Mei 2021

”Cimahi mulai dikenal pada 1811 ketika Gubernur Jenderal Willem Daendels membuat Jalan Anyer-Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan di Alun-alun Cimahi,” kata dia.

’’Cimahi yang juga terkenal dengan kota tentara ini juga membangun pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, Rumah Tahanan Militer, dll) pada 1886,” tambah Sri.

Dia memaparkan, untuk menjadikan Cimahi menjadi daerah otonom menempuh perjalanan yang tidak pendek. Pada 1963 pemerintah pusat membentuk kewedanaan yang meliputi empat kecamatan: Cimahi, Padalarang, Batujajar, dan Cipatat.

Kemudian, status Cimahi meningkat menjadi kota administratif pada 1975 dan merupakan kota administratif ketiga di Indonesia berdasarkan PP No 29 tahun 1975. Barulah, pada 2001 meningkat statusnya menjadi daerah otonom.

Untuk menjadi daerah otonom, kata dia, Cimahi diuji oleh lima Universitas yakni UGM, UI, UPI, UNPAD, dan UNJANI melakukan penelitian kelayakan. Berdasarkan penelitian itulah Cimahi akhirnya menjadi daerah yang otonom pada 2001 sesuai dengan perundang-undangan Nomor I tahun 2004 tentang kewenangam Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom. (gat/mgc2/rie)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga