JK Isyaratkan Reshuffle

[tie_list type=”minus”]Dinilai Tak Sesuai dengan Visi Nawacita [/tie_list]

JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kian jelas. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan jika kocok ulang kabinet tinggal menunggu waktu.

Menurut JK, reshuffle harus dilakukan sebagai bagian dari penyegaran kabinet dan upaya mendorong kinerja kabinet agar lebih optimal. ’’Jadi ya tentu dalam waktu ke depan inilah (reshuffle-nya),’’ ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (4/5).

JK menyebut, sepanjang enam bulan pertama jalannya pemerintahan Jokowi – JK, kinerja para menteri terus dievaluasi. Meski tidak mengungkap adanya kekurangan, namun politikus senior asal Makassar itu mengatakan jika ada beberapa pos menteri yang perlu diperbaiki kinerjanya. ’’Untuk peningkatan kinerja, dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,’’ jelasnya.

Lalu, apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat? Atau paling lambat tahun ini seperti desakan banyak pihak? JK enggan memberi jawaban pasti. Menurut dia, sampai saat ini memang belum ada pembicaraan resmi di tingkat presiden dan wakil presiden mengenai reshuffle. ’’Tentu pada waktunya (diumumkan) apabila dipandang perlu,’’ ujarnya.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, Presiden terus melakukan evaluasi atas kinerja para menteri. Parameter yang digunakan adalah target-target yang sudah diberikan sesuai program prioritas pemerintah. ’’Setiap hari, setiap minggu ada evaluasi,’’ katanya.

Meski demikian, lanjut Andi, evaluasi tersebut merupakan bagian dari proses monitor yang rutin dilakukan. Apakah hasil evaluasi itu bisa dilakukan sebagai landasan untuk melakukan reshuffle? ’’Belum ada pembicaraan, (reshuffle) itu hak prerogatif presiden,’’ ucapnya.

Desakan reshuffle menguat seiring mencuatnya ketidakpuasan publik sepanjang enam bulan pertama pemerintahan Jokowi – JK beserta kabinetnya. Ketidakpuasan itu tergambar dari berbagai survei yang dirilis lembaga konsultan politik, salah satunya Poltracking Indonesia.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan, dalam survei “Evaluasi Publik terhadap Kinerja 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK”, 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang puas, sisanya tidak memberi pendapat. ’’Ini karena tidak diimplementasikannya program Nawacita yang dijanjikan Jokowi – JK saat kampanye,’’ ujarnya.

Menurut Hanta, desakan reshuffle juga muncul dari masyarakat. Hasil survei dari 1.200 responden pada 23 – 31 April 2015 itu menunjukkan, 41,8 persen responden menginginkan adanya perombakan kabinet, hanya 28 persen yang tidak menghendaki reshuffle. ’’Dari berbagai bidang, publik paling kecewa dengan kinerja menteri-menteri ekonomi,’’ sebutnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan