Dia menegaskan, Humas harus mampu menjaga kewibawaan pemerintah. Informasi dan hal-hal penting dan strategis harus dikuasai dan diantisipasi okeh Humas. Menjadi pejabat humas bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, Yuddy meminta kepada pimpinan daerah agar tidak asal-asalan memilih pejabat humas. ’’Pejabat humas harus memahami soaial budaya, landasan hukum, dan berbagai kebijakan pemerintah. Humas Pemda harus jadi juru penerang yang efektif. Mampu menjelaskan secara rinci dan meyakinkan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat,’’ tutur Yuddy.
Dalam workshop ini, Staf Khusus Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik, M Fariza Y.I juga memberikan paparan mengenai pentingnya peran humas. Karena Humas mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberitaan birokrat yang selama ini selalu bersifat negatif. ’’Pak menteri sudah melakukan blusukan ke 420 lebih daerah di Indonesia. Padahal ketika saat mengunjungi daerah banyak hal-hal positif yang bisa diangkat dari birokrasi dan ini yang harus dikembangkan,’’ kata Fariza.
Fariza mengimbau, agar seluruh Humas Pemerintahan melakukan rebranding tentang aparatur sipil. Dan rebranding tersebut harus diikuti dengan rebranding di medianya. Ke depan, kata dia, Humas harus menjadi PR yang dapat menciptakan persepsi yang positif kepada masyarakat. ’’Bahwa aparatur sipil di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan kabupaten di seluruh Indonesia adalah aparatur sipil yang berbeda dari yang kemarin,’’ kata dia. (rls/tam)