Menurut dia, dengan berdirinya food court tersebut, sejauh ini telah melanggar site plan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam rencana tersebut, tidak ada pembangunan food court di atas lahan parkir. Bahkan, kata dia, pembangunan food court ini juga belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). ”Nah, untuk parkir pengunjung malah dipindahkan dengan menyewa lahan milik PDAM Tirtawening Kota Bandung yang lokasinya tidak jauh dari wisata Maribaya,” sesalnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung membenarkan jika lahan yang berlokasi di Kampung Maribaya RT 4 RW 5 Desa Langensari Kecamatan Lembang disewakan untuk lahan parkir kepada pengelola Maribaya. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk MoU dengan nilai kontrak Rp400 juta untuk jangka waktu 5 tahun.
Dirut PDAM Tirtawening Kota Bandung, Pian Sopian menyatakan, lahan yang disewa tersebut seluas 1,1 hektar terhitung dari Januari 2015-2020 mendatang. ”Betul disewakan kepada pengelola Maribaya dengan waktu 5 tahun mendatang. Dalam MoU disebutkan, jika dalam waktu 5 tahun, pihak PDAM memang membutuhkan untuk digunakan hal yang lebih bermanfaat, maka kontrak bisa dihentikan di tengah jalan. Atau bila pembangunan lahan parkir tersebut nantinya menyalahi aturan, maka kontrak bisa dihentikan,” ujarnya.
Diungkapkan Pian, alasan lahan tersebut disewakan kepada pihak swasta, lantaran untuk mencegah terjadinya penyerobotan lahan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, lahan milik PDAM Tirtawening Kota Bandung memang berada dimana-mana dengan lahan aset secara keseluruhan mencapai 120 hektar seperti di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.
”Salah satunya di dekat wisata Maribaya seluas 1,1 hektar. Tanah yang dimiliki PDAM itu merupakan pemberian dari pemerintah pusat dan daerah dari penyertaan modal. Memang seluruhnya belum bersertifikat, tapi kalau yang di Maribaya itu sudah bersertifikat,” tandasnya. (drx/fik)
