MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akhirnya menanggapi surat FIFA yang telah diterima PSSI, Kamis (19/2) malam. Pemangku kebijakan olahraga tertinggi di tanah air itu, berharap FIFA bisa objektif dan menerima banyak masukan, tidak hanya satu arah.
“FIFA harus diberi masukan yang benar, seimbang dan objektif, agar tahu persis apa yang terjadi,” ucap Imam, melalui pesan singkat, Jumat (20/2) malam.
Sebagai perwakilan negara, Menpora memiliki tanggung jawab dan tugas untuk memastikan profesionalisme klub-klub di Indonesia.
“Domain negara adalah memastikan profesionalisme perusahaan (PT) yang mengelola atau memiliki klub. Soal hak pemain yang terutang atau tertunggak, pajak, dan persyaratan legal lainnya, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi seluruh perusahaan,” terangnya.
“Bagaimana klub bisa sehat jika PT pemilik klubnya tidak sehat? Bagaimana sebuah PT disebut sehat jika gaji ditunggak? Apakah disebut sehat jika dokumen pajak saja tidak ada, tidak ada NPWP, tidak ada laporan pembayaran pajak, dan lain-lain?” tambahnya.
Menurut FIFA, masuknya Kemenpora dan BOPI adalah campur tangan pihak ketiga. Tapi, kenyataannya, keberadaan klub di wilayah hukum Indonesia, dan di dalam kedaulatan negara Indonesia, ternyata banyak melanggar undang-undang. Antara lain UU Perseroan Terbatas, UU Perpajakan, UU Ketenagakerjaan, dan UU Sistem Keolahragaan Nasional.
“Kita ingin memastikan agar regulasi FIFA diterapkan, kita juga ingin memastikan agar peraturan perundang-undangan di Indonesia juga ditegakkan. Itu semangatnya,” imbuh Imama.
Menteri berkumis itu menutup pesannya dengan keinginan untuk memastikan bahwa gaji pemain dibayarkan, memastikan PT yang mengelola klub itu sehat dan profesional.
“kami ingin memastikan pengelolaan kompetisi ISL yang katanya profesional itu harus betul-betul profesional. Itu obsesi kami, dan kita semua bukan?,” tegas dia. (dkk/jpnn)
