KBB Penyalur Raskin Terbaik

Pemda Serius Jalankan Program Pusat

CISARUA – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menerima penghargaan sebagai Kabupaten Pelaksana Penyaluran Raskin Terbaik Tahun 2014 dari Gubernur Jawa Barat yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia(Menko PMK RI), Puan Maharani dalam Launching Raskin Tingkat Nasional di Pelataran Desa Pasir Halang, Kecamatan Cisarua, kemarin (28/1).

Penghargaan yang diterima oleh Wakil Bupati Bandung Barat, H. Yayat T. Soemitra tersebut merupakan bentuk keberhasilan dan keseriusan Pemda KBB dalam menyalurkan raskin dan melakukan pembayaran tepat waktu tanpa menunggak sedikitpun. Penghargaan serupa juga diterima oleh beberapa Kab/Kota lainnya di Jawa Barat berkat prestasi yang sama.

Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menegaskan, dalam mengelola raskin pihaknya selalu berupaya agar tepat bayar dan tepat sasaran. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang berarti dalam menjalankan program ini.

”Bagi kami, keberhasilan dan prestasi ini menjdi motivasi menuju hari esok yang lebih baik serta motivasi untuk terus mengurangi kebutuhan terhadap raskin dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat saat ini sekitar 35 persen masyarakat kami tergolong masyarakat miskin. Dan untuk mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan ini, para camat, kepala desa dan SKPD terkait harus terus melakukan pengawalan dan pengawasan, jangan sampai terjadi permasalahan dikemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan mengatakan, bahwa program raskin merupakan program nasional untuk menghadirkn ketahanan dan kedaulatan pangan agar tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan pangan.

”Dengan demikian, ketersediaan pangan harus selalu ada dan bisa dibeli oleh masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan bahan pangan yang bisa merugikan dan menyengsarakan rakyat,” tutur Heryawan.

Di tempat yang sama, Menko PMK, Puan Maharani menyebutkan bahwa kebutuhan dan pasokan raskin bisa dikurangi. Pasalnya, tidak semua masyarakat Indonesia dapat menjadikan beras sebagai bahan kebutuhan pokok sehari-hari, Seperti layaknya masyarakat di bagian timur negeri ini yang sudah terbiasa mengkonsumsi umbi-umbian sebagai makanan pokoknya.

”Melihat kondisi seperti itu sebetulnya merupakan potensi dan kesempatan untuk mengurangi psokan dan kebutuhan raskin nasional, karena tidak semua masyarakat kita membutuhkan beras. Dengan demikian, tidak perlu lagi melakukn impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional,” terangnya. (drx/fik)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan