oleh

Sebut Pendukung KPK Nggak Jelas

 

JAKARTA – Derasnya arus dukungan publik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rupanya belum bisa menggerakkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunjukkan komitmennya dalam penguatan KPK. Presiden Jokowi memilih untuk berada di posisi yang disebutnya berada di tengah dua institusi hukum yang sedang berseteru, Polri dan KPK.

Save KPK
PANTANG MENYERAH: Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengganggap rakyat yang dukung KPK tidak jelas.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopulhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, sikap presiden adalah mencari jalan tengah terbaik serta tidak akan menganakemaskan salah satu dari KPK atau Polri. ’’Karena presiden ingin save KPK save Polri (menyelamatkan KPK menyelamatkan Polri),’’ ujarnya di kompleks Istana Negara kemarin (24/1).

Meski hari libur, Jokowi kemarin mengadakan pertemuan dadakan yang tidak masuk dalam agenda presiden. Selain Tedjo, pejabat lain yang ikut dipanggil adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Badrodin Haiti. Namun, hanya Tedjo yang bersedia memberikan keterangan. Menteri lain, tampak berusaha menghindari wartawan setelah pertemuan berakhir.

Menurut Tedjo, saat bertemu dengan unsur pimpinan KPK maupun Polri di Istana Bogor Jumat lalu, instruksi presiden sudah jelas. Yakni, agar kedua pihak menjernihkan suasana, melakukan proses hukum secara benar sesuai undang-undang yang berlaku, serta tidak menginginkan adanya gesekan antara dua institusi. ’’Jadi, itu sudah tegas dan jelas,’’ katanya.

Baca Juga:  Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara Ada di Indonesia

Karena itu, mantan kepala staf TNI Angkatan Laut 2008 – 2009 yang sebelumnya aktif sebagai politikus Partai Nasdem itu mengkritik tindakan pimpinan KPK maupun pendukung KPK. Sebab, mereka terus mengeluarkan pernyataan yang membakar semangat massa supaya mendukung KPK dan menjaga gedung KPK dari kemungkinan digeledah oleh Polisi. Akibatnya, pergerakan massa dalam jumlah besar masih terjadi di Gedung KPK. ’’ Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan,’’ tuding Tedjo.

Sayangnya, ketika Tedjo meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan pernyataan yang berpotensi memperkeruh suasana, dia sendiri justru melontarkan komentar pedas pada massa pendukung KPK. Dia menyebut, KPK akan kuat dengan dukungan konstitusi. ’’Bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu,’’ katanya sinis.

Sementara itu, terkait posisi Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi dan berniat nonaktif, Tedjo mengaku jika presiden akan mencari jalan keluar. Agar proses pemberantasan korupsi oleh KPK bisa terus berjalan. ’’Pokoknya nanti kita cari jalan terbaik,’’ ujarnya.

Ditemui terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan jika presiden akan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Untuk menjamin KPK tetap bisa menjalankan fungsinya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotismen (KKN). ’’Nanti akan disampaikan dalam waktu dekat,’’ katanya.

Baca Juga:  KPK klarifikasi adanya unggahan melalui akun medsos Budhi Sarwono

Menurut Andi, presiden juga terus memantau perkembangan terbaru terkait dilaporkannya Komisioner KPK Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penggelapan saham PT Desy Timber. Andi mengatakan, presiden sudah menginstruksikan agar Polri berhati-hati dan bersikap profesional dalam memproses laporan masyarakat agar tidak menjurus pada ajang balas dendam. ’’Presiden memerintahkan tidak ada manuver lain selain patokan aturan hukum,’’ ucapnya.

Adnan dilaporkan terkait kepemilikan saham PT Desy Timber secara ilegal. Pelaporan dilakukan oleh dua kuasa hukum perusahaan kayu yang berbasis di Berau, Kalimantan Timur itu. ’’Kami melaporkan terkait perampokan saham. Kami bawa data-data secara lengkap’’ kata salah seorang kuasa hukum, Mukhlis di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin (24/1).

Dikatakannya, beberapa tahun lalu Adnan adalah penasehat hukum PT Desy Timber. Namun, jabatan itu disalahgunakannya untuk “merampok” perusahaan. Mukhlis enggan menjelaskan lebih detail mengenai laporan yang akan disampaikannya. Ia meminta awak media sabar sampai pihaknya selesai melapor kepada Bareskrim.

’’Bagi kami ini harus ditindak, Adnan harus dipanggil, diperiksa dan diadili. Karena perbuatannya merugikan banyak pemilik saham yang sah,’’ pungkasnya. (owi/kim/tam)

Baca Juga


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga