Kawal Bersama Pembangunan Daerah

BANDUNG – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Supono menegaskan, bahwa dirinya bersama jajaran Komisi IV siap tancap gas untuk langsung bekerja mengawal pembangunan tahun 2021.

“Kita mulai pembukaan masa sidang 2020-2021 di tanggal 4 Januari, hari ini kita paripurna, lalu Bamus menentukan jadwal,” ucap Supono di Bandung, Senin (4/1).

“Secara umum kalau di komisi IV ada beberapa hal yang mungkin kemarin belum tuntas tentunya. Kita selesaikan lebih lanjut termasuk optimalisasi dari bandara Kertajati,” imbuhnya.

Dikatakannya, salah satu yang akan diawasi yaitu optimalisasi Bandara Internasional Kertajati. Terkait akses yaitu tol Cisumdawu agar cepat tertuntaskan.

“Selain itu tempat pembuangan pengolahan akhir sampah yang ada di Legok Nangka maupun di Nambo, itu bahkan pekerjaan rumah yang sudah nyaris sepanjang tahun 2020 tidak tertangani dengan baik,” kata Supono.

Selain itu fokus dirinya mengaku bersama komisi IV yaitu kepada pemeliharaan jalan, peningkatan jalan provinsi di beberapa daerah Jawa Barat agar lebih baik lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Mochamad Ichsan Maoluddin  mengatakan, nasib Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut Nambo (Luna) di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang akan difungsikan sebagai tempat buang sampah dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Depok, sampai sekarang belum jelas.

Padahal, kata dia, ketiga daerah tersebut sudah mulai kesulitan membuang sampah yang perharinya mencapai ribuan ton.

Menurutnya, TPPAS tersebut merupakan kebutuhan mendesak mengatasi persoalan sampah di wilayah kota/kabupaten Bogor dan Depok.

“Komisi IV sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk tahun 2021 ini akan meminta penjelasan soal tindak lanjut TPPAS Luna, kenapa ? Karena di 2020, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid -19,” kata Ichsan.

Akibatnya, ungkap dia, di tahun 2020 penanganan TPPAS Luna dan program pembangunan infrastruktur lainnya yang sebelumnya direncanakan tertunda. “Di tahun 2021 ini, kita akan meminta review lagi, soal rencana yang tertunda di tahun 2020 lalu, termasuk sampai sejauh mana perjanjian operasional TPPAS Luna dengan pihak ketiga,” terangnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan