BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum membuka Sekolah Demokrasi bertema “Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik” yang berlangsung pada 29 November hingga 2 Desember 2020 di Villa Malaganti, Kabupaten Tasikmalaya.
Uu pun mengapresiasi kegiatan yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabar ini karena sekaligus menjadi kaderisasi sebuah organisasi sehingga jati dirinya tidak akan hilang dari waktu ke waktu.
“Sebuah organisasi bahkan partai pun kadang-kadang akan hilang jati diri, identitas, dan idealismenya kalau tidak ada sebuah pendidikan-pendidikan yang ideal,” kata Uu dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/11/2020).
Selain itu, menurut Uu, Sekolah Demokrasi sangat penting untuk mengajarkan penerapan demokrasi dalam mengambil keputusan-keputusan politik.
“Oleh karena itu, sebagai generasi muda, jangan tabu dalam masalah perpolitikan,” ucap Uu.
Terkait tema yang diangkat yakni Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik, Uu menilai, anggaran daerah merupakan komitmen politik, eksekutif, dan legislatif serta merupakan kesepakatan bersama dari berbagai macam kepentingan.
Namun, Uu mengingatkan, dalam membuat keputusan politik, juga harus dilandasi payung hukum berdasarkan UUD, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.
Sehingga, Uu berharap agar para peserta bisa memanfaatkan ilmu dan informasi yang diterima dari Sekolah Demokrasi dan mengimbanginya dengan ketakwaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan.
“Ilmu diimplementasikan dengan inovasi-inovasi pribadi. Karena memang pemuda adalah sebagai agen-agen perubahan. Begitu juga dengan takwa, diimplementasikan dengan moral dan akhlak,” tutur Uu.
“Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun keilmuan, kalau tidak memliki akhlakul karimah dan budi pekerti, maka tidak akan memiliki nilai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jabar Khoirul Anam Gumilar Winata melaporkan, Sekolah Demokrasi diikuti 25 peserta se-Jabar dan digelar dengan protokol kesehatan Covid-19.
Khoirul Anam menjelaskan, Sekolah Demokrasi merupakan gagasan yang dikembangkan sejak 2019 dan fokus untuk pelatihan memantau pemilihan umum.
Tahun ini, lanjut Khoiruk Anam, pihaknya fokus kepada peningkatan kualitas anggota di wilayah demokrasi karena nilai intelektual dinilai sangat penting dalam memahami bagaimana kondisi pemerintahan saat ini.
