BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat yang akan ditunda.
“Pada dasarnya mereka (BSNP) tidak berkeberatan dan mengikuti kebijakan para Kepala Daerah yang ada di Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi,” ucap Dewi di Gedung Pakuan, Minggu (15/3).
Kepala Dinas yang akrab di sapa Ikeu mengatakan, terkait penundaan UNBK, bisa disesuaikan. Nantinya setiap Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota tinggal menulis surat ke pusat.
“Kalau misalnya di SMP itu kepala dinas pendidikan nya BSNP termasuk juga saya di Provinsi. Nanti mereka akan memfasilitasi dan menyesuaikan dengan waktu yang paling baik,” tuturnya.
Untuk UNBK kelas 12, lanjut dia dianggap UNBK yang terakhir, maka nanti akan berubah menjadi Assesment Minimal dan Survei Karakter.
“Itu berlaku tahun depan, kalau yang sekarang berlaku sebagai mana biasanya, masih UNBK tapi akan kita tunda sudah difasilitasi oleh kementerian dan diperbolehkan,” tambahnya.
Kendati demikian, pembatalan UNBK di hari senin hanya untuk SMK saja. Sedangkan untuk UNBK SMA pihaknya akan menyesuaikan seperti apa perkembangan di Jawa Barat.
“Sekarang kan 2 minggu mulai dari senin, 14 hari kemudian kita lihat perkembangan nya mudah mudahan bagus. Sebetulnya kalau SMA itu UNBKnya di tanggal 30, jadi bisa dilakukan,” tuturnya.
“Kita lihat perkembangannya, tetapi pokoknya kementerian akan sangat memfasilitasi itu sudah ada suratnya nanti ada disini nomor D surat ketua BSNP nomor 0114SDARBSNP tanggal 14 Maret tahun 2020 perihal pelaksanaan UN tahun 2020 terkait penyebaran virus corona atau covid-19,”lanjutnya.
Ikeu menambahkan, kegiatan belajar masih tetap ada. Sebab Gubernur Jawa Barat menyatakan sekolah bukan diliburkan tapi belajar dirumah. Karena Kepala Sekolah, Guru, Pengawas tidak libur.
“Jadi tugas mereka adalah juga memastikan bahwa anak anak belajar kemudian juga memantau perkembangannya hasil pelajarannya seperti apa, jadi ada, penilaian juga seperti apa,” katanya.
Gubernur berharap Universitas juga melakukan hal yang sama dengan sekolah, walaupun kewenangannya Provinsi dalam hal ini adalah sampai SMA/SMK.
