BANDUNG – Dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari Kementrian Agama (Kemenag) untuk kalangan Madrasah dan Pesantren, saat ini tengah dalam penyelidikan Tim Saber Pungli Polda Jabar.
Dugaan pemotongan dana bantuan itu terjadi di lingkungan Pendidikan Diniyah,Taqmiliyah dan Pesantren dengan modus mengaku sebagai koordinator/pengusung di beberapa pesantren di Kabupaten Garut.
Dikabarkan, Tim Saber Pungli Polda Jabar tengah melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap adanya pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan ( BOP ) itu.
Sementara itu, berdasarkan sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengaku merasa keberatan dengan tindakan oknum yang melakukan pemotongan Bantuan dari Kementerian Agama tersebut.
’’Mereka ini sudah sangat merugikan dan membuat resah seluruh pengurus Pondok Pesantren, Sekolah Diniyah dan Taqmiliyah di daerah Kabupaten Garut dan tidak menutup kemungkinan di daerah lain pun pasti terjadi hal seperti itu,’’kata salah seorang Pengurus di salah satu Pasantren di Garut.
Dia mengatakan, pemotongan terjadi sekitar September 2020 dimana pesantren dan diniyah di wilayah Garut mendapatkan bantuan operasional (BOP) untuk menangani dampak Covid-19 dari KEMENAG RI dengan nominal 25 juta rupiah untuk pesantren dan 10 juta rupiah untuk diniyah.
Setelah dana dicairkan dari Bank, Oknum koordinator meminta untuk dipotong 30 sampai 50 persen. Mereka beralasan bahwa dana itu untuk disetorkan kembali kepada pengurus. Bahkan untuk biaya operasional mereka meminta kembali Rp 500 ribu.
Mananggapi kasus itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sangat geram dengan tindakan Pungli yang mengatasnamakan koodinator itu.
“Itu Korupsi namanya dan Saya sebagai alat kontrol masyarakat dan wakil rakyat sangat kecewa sekali adanya pemotongan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ujar Hadi.
Hadi yang akrab disapa Gus Ahad menegaskan, seharusnya di tengah pandemi bantuan itu untuk membantu masyarakat dalam untuk mengatisipasi penyebaran Covid-19.
’’Mereka ini kan sudah dapat gajih dari negara, tapi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ini sangat menyakitkan hati masyarakat, apalagi di tengah negara sedang situasi begini ( Covid 19 ),’’sesal politisi PKS itu.
