JAKARTA – Program kartu prakerja diharapkan untuk menangani pengangguran di Indonesia. Karena dengan program tersebut pekerja yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan subsidi gaji, pelatihan, berwirausaha maupun upskilling untuk bekal mencari kerja.
Namun dari temuan Badan Pusat Statistik (BPS), tujuan program tersebut bertolak belakang, karena mayoritas penerima Kartu Prakerja justru berstatus bekerja, yakni 66,47 persen.
“Sebanyak 66,47 persen penerima Kartu Prakerja itu statusnya adalah pekerja. Sementara 22,24 persennya pengangguran, dan 11,29 persennya merupakan Bukan Angkatan Kerja (BAK),” kata Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, kemarin (27/11).
Ia menambahkan, dari penerima Kartu Prakerja yang masih bekerja, sekitar 63 persennya berstatus pekerja penuh. Sisanya sebesar 36 persen merupakan pekerja tidak penuh atau bekerja di bawah 35 jam per Minggu. Golongan ini disebut setengah pengangguran.
“Artinya income mereka sangat terbatas. Oleh karena itu bisa dimaklumi, meskipun statusnya mereka bekerja, mereka apply dalam program kartu prakerja,” tutur Kecuk.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyayangkan terdapat 2,1 juta korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak lolos sebagai peserta Program Kartu Prakerja.
“Kami sangat sayangkan keputusan Manajemen Pelaksana Program (PMO). Data pekerja terdampak 2,1 juta orang dan diperintahkan presiden langsung, dapat karpet merah seharusnya, ternyata hanya sebagian kecil yang diterima,” ujar Ida.
