Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Mentri : MAKI Dorong Reshuffle Menteri KKP

JAKARTA– Kemarahan Presiden Jokowi terhadap menteri-menteri yang dinilai tidak memiliki kinerja baik sudah seharusnya dilakukan perombakan.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan, sebetulnya kinerja menteri sudah bisa terlihat dari banyak survei yang terpapar di media massa sebagai gambaran ketidakpuasan warga.

Jika menyoroti kinerja dari Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menempati posisi paling rendah dalam survei.

“Ini menunjukan tingkat kepuasan kinerja para menteri. Terhadap yang bersangkutan (Menteri KKP) sudah selayaknya diganti,” tegas Boyamin kepada wartawan Rabu, (1/7).

Dia menilai, kinerja Edy Prabowo jika dibandingkan dengan Susi Pujiastuti bagaikan langit dan bumi. Padahal Susi itu hanya perempuan lulusan SMP. Di sisi lain Edy Prabowo adalah jebolan tentara namun lembek, tidak ada cerita pembakaran kapal nelayan asing ilegal.

Berdasarkan survei yang dirilis lembaga survei Arus Survei Indonesia (ASI), pada Jumat (19/6) pekan lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menempati posisi paling rendah dalam survei tingkat kepuasan kinerja para menteri.

Politisi Gerindra itu hanya mendapat tingkat kepuasan sebanyak 23,3 persen, sedangkan yang tidak puas ada 58 persen.

Sementara pimpinan Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga menjabat menteri, ada di urutan pertama sebagai menteri dengan kinerja paling memuaskan.

Boyamin menilai survei itu adalah gambaran dari kepuasan masyarakat. Dia juga menggaris bawahi kebijakan Menteri Edhy soal ekspor lobster yang dipertanyakan transparansinya.

“Salah satunya adalah ekspor benih lobster yang sangat memalukan dan mencederai kebijakan Presiden Jokowi, apa untungnya ekspor benih lobster dengan membuat nelayan tetap gigit jari,” ujarnya.

Sementara itu, Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengamini perlunya reshuffle kabinet. Di barisan menteri yang menurutnya perlu diganti, ada nama Menteri KPP Edhy Prabowo.

Dia menuturkan, beberapa kebijakan kontroversi seperti ekspor lobster dan cantrang merupakan langkah mundur.

Sedangkan pengamat politik Arya Fernandez menilai pertimbangan reshuffle juga harus berdasarkan evaluasi, bukan survei semata.

Dia menekankan, yang dibutuhkan publik adalah pencapaian pemerintah selama 3 bulan pandemi, dan paparan efektivitas program seperti bansos, kartu pra kerja, dan berbagai subsidi serta relaksasi.

Tinggalkan Balasan