SOREANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung diharapkan bisa mengambil tindakan tegas dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada para pekerja dan buruh.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Bandung, Uben Yunara mengatakan, Pemerintah harus mampu mengambil tindakan yang cepat dan dapat diterima oleh semua pihak. Sebab, sebagian perusahaan di Kabupaten Bandung masih ada yang mewajibkan pekerjannya untuk bekerja.
” Ya, sampai saat ini, masih ada pekerja dan buruh yang harus tetap bekerja. Kami sangat mengkhawatirkan keselamatan dan kesehatan mereka, pasalnya wabah virus korona (Covid-19) sudah menyebar di Indonesia,” kata Uben saat dihubungi, Rabu (25/3).
Menurut Uben, pihaknya sudah memerintahkan seluruh jajaran SPSI Kabupaten Bandung untuk membuat aturan yang terbaik, agar memberikan jaminan kebersihan dan kesehatan bagi para pekerja dan buruh.
” Memang ada antisipasi dari perusahaan seperti menyediakan alat pengukur suhu badan dan disiapkan hand sanitizer. Serta bagi pekerja yang suhu tubuhnya tinggi tidak boleh memasuki area kerja,” jelasnya.
Dia pun menjelaskan, walaupun sudah ada perusahaan yang sudah menerapkan prosedur pencegahan Virus korona. Tetapi hal tersebut, hanya bentuk antisipasi sementara. Dengan demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.
”Para pengusaha juga sedang berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik. Sehingga kami menunggu keputusan yang terbaik untuk seluruh masyarakat indonesia. Karena beban ini, tidak bisa hanya dibebankan kepada para pekerja atau pengusaha saja, tetapi kami harus menghadapinya secara bersama-sama,” tuturnya.
Uben menegaskan, pertimbangan kesehatan pekerja lebih utama dibandingkan pertimbangan ekonomi. Sehingga Ia berharap, kehadiran negara untuk berpihak kepada pekerja atau buruh, di setiap upaya dalam rangka pencegahan penyebaran Virus korona.
Namun, katanya, pertimbangan pemerintah didalam mengambil kebijakan ditengah isu Virus Corona, bukan terfokus pada sektor ekonomi. Tetapi seharusnya menjadi pertimbangan adalah keselamatan warga negara. Karena, dimasa-masa seperti ini, ekonomi masyarakat seharusnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.
”Hingga saat ini , kami masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Karena, yang kami khawatirkan, jangan sampai ketika sudah menjadi masalah besar, baru ada keputusan,” pungkasnya. (yul/rus)
