Sistem PPDB Onlen di Jabar Menyebabkan Siswa Miskin Jadi Putus Sekolah

BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 Jawa Barat secara online diketahui menyisakan banyak persoalan. Sekretaris I Panitia PPDB Online Jawa Barat Dian Peniasiani mengungkapkan, banyak orang tua siswa yang enggan menyekolahkan anaknya lantaran PPDB dilakukan secara online.

“Memang ditemukan seperti itu, pelaksanaan PPDB tahun 2020 ada masyarakat enggan menyekolahkan anaknya,” ujar Dian kepada wartawan, di Bandung, Minggu (9/8).

Persoalan yang dimaksud kata dia, banyak orang tua siswa beranggapan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah pada masa pandemi Covid-19 tidak ada gunanya.

“Anggapan masyarakat itu seperti ini, kenapa mau menyekolahkan anak sekarang, apa gunanya, sekarang saja sekolahnya masih online, sama saja dengan tidak sekolah,”ungkapnya.

Akibatnya, lanjut dia, jumlah pendaftar PPDB online mengalami penurunan sehingga minat sekolah tidak hanya terjadi bagi swasta tetapi juga sekolah negeri.

“Gambarannya sudah jelas, bahwa penurunan minat bersekolah itu tidak hanya terjadi di SMA/SMK Swasta tetapi juga di negeri,” sebut Dian.

Penurunan minat bersekolah itu, sambung Dian, yakni dari kalangan siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di mana mereka beranggapan pendaftaran PPDB masih menggunakan biaya.

Pihaknya mencatat sebanyak 7.400 siswa KETM di Jawa Barat seharusnya akan memilih sekolah swasta sebagai pilihan ketiganya setelah tereleminasi dari pilihan pertama dan kedua yakni di sekolah negeri.

“Kita fokuskan pada 7.400 siswa KETM sudah memilih sekolah swasta sebagai pilihan ketiganya, tapi kenyataannya mereka memilih negeri dulu dan swasta sebagai pilihan ketiga, padahal PPDB tidak mewajibkan mereka harus memilih negeri,” rincinya.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemprov Jabar sebagai mana dijelaskan dalam Juknis PPDB, kata Dian, ketika siswa KETM tersebut tidak keterima di sekolah negeri maka akan mendapatkan bantuan Rp 2 juta per siswa selama masa pendidikannya. Dalam hal ini, pihaknya kata Dian, telah menganggarkan Rp 14 miliar untuk siswa kurang mampu tersebut.

“Memang anggaran itu diperuntukan untuk 7.400 siswa KETM itu, tapi ternyata dari sekian banyak itu belum menentukan untuk mendaftar dan bersekolah, karena anggapannya sekolah belum normal, belum lagi kalau sekolah tetap beli kuota dan sebagainya,”tandasnya. (mg2/tur)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan