Bagaimana kalau seorang komisaris utama melihat praktik manajemen di perusahaan itu tidak beres? Misalnya ada orang yang sudah diberhentikan gajinya tetap tinggi?
Ia bisa menanyakan itu ke direktur utama. Bisa lewat surat, bisa dengan cara memanggil rapat. Tunjukkan bukti kesalahannya. Mintakan penjelasan.
Kalau penjelasan itu tidak bisa diterima dan direksi ngotot merasa tidak ada yang salah, komut bisa memberikan surat peringatan. Surat itu bisa ditindaskan ke pemegang saham. Dan ke YouTube –diam-diam.
Kalau kesalahan itu dianggap mendasar, komut bisa memberhentikan sementara direktur utama. Yakni kalau komut memang yakin kesalahan itu benar-benar terjadi.
Lalu kuat-kuatan.
Bagaimana kalau komut mendengar ada penawaran ke Pertamina yang dianggap kemahalan? Misalnya Rp 500 miliar untuk aplikasi tanda tangan digital?
Direksi pasti akan minta persetujuan komisaris untuk transaksi sebesar itu. Maka gampang saja: jangan disetujui. Atau minta kepada direksi untuk menawar dengan harga yang lebih murah. Kalau direksinya ngotot ya kuat-kuatan argumentasi. Jangan kuat-kuatan komisi.
Pokoknya pemborosan tidak akan terjadi kalau yang boros-boros itu tidak disetujui komisaris.
Bagaimana kalau direksi tetap melaksanakannya tanpa persetujuan komisaris?
Direksi yang normal tidak akan berani.
Direksi yang tidak normal akan berani. Tapi ini mudah menindaknya: ketika direksi minta persetujuan laporan perusahaan jangan disetujui.
Menjadi dirut di BUMN itu seperti harimau di kebun binatang. Kelihatannya berwibawa tapi tidak bertaring. Ia diawasi komut dan seluruh dewan komisaris. Juga diawasi kuasa pemegang saham. Masih diawasi pemegang saham yang sudah memberi kuasa. Lalu diawasi oleh presiden dan wakil presiden.
Masih diawasi oleh DPR. Semua atasan itu minta laporan. Di BUMN itu ada bagian yang pekerjaannya khusus bikin laporan –saking banyaknya laporan yang harus dibuat. Seolah perusahaan itu dianggap sehat kalau sudah bikin laporan.
Tidak ada pimpinan perusahaan yang atasannya begitu banyak seperti dirut BUMN.
Ke atas ia sulit sekali.
Ke bawah juga sulit.
Belum tentu para direktur di bawahnya itu loyal pada dirut. Bisa jadi di antara direktur itu suka nyelonong sendiri ke kementerian BUMN –seperti yang dikeluhkan BTP. Tanpa sepengetahuan dirut.
