Setahun Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf, Partai Demokrat Beri Catatan Kritis

JAKARTA – Partai Demokrat menyoroti setahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ada berbagai catatan yang dituangkan.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, mengatakan tahun pertama Jokowi-Ma’ruf Amin mendapatkan ujian yang berat. Karena mendapat cobaan adanya pandemi virus korona atau Covid-19.

“Bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Hinca kepada wartawan, Rabu (21/10).

Di sisi lain adanya ancaman resesi di negeri Indonesia. Sehingga hal ini perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah di saat pandemi Covid-19 di tanah air.

“Di lain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Misalnya bisa lihat pada masa awal pandemi, terdapat beberapa perbedaan pendapat, serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.

“Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” katanya.

Hinca menuturkan, pemerintah pernah menaikan BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres Nomor 64 tahun 2020.

“Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh kepala negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada,” ungkapnya.

Satu hal lagi yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.

Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

“Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi,” ungkapnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan