Setahun Jokowi-Ma’ruf, Fadli Zon Nilai Banyak Sekali Kemunduran

Fadli menjelaskan, dia tidak melihat kebijakan omnibus law tersebut sebentuk kebijakan deregulasi. Sama sekali tidak.

“Deregulasi adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk memberi keleluasan pada mekanisme pasar. Tapi omnibus law yang kemarin disahkan, dan juga paket-paket kebijakan ekonomi yang jumlahnya tak masuk akal dulu, tidak tepat disebut deregulasi.” Katanya.

“Alih-alih menciptakan kepastian dan stabilitas, omnibus law sudah terbukti hanya akan melahirkan konflik dan instabilitas saja. Dampak kerusakannya sangat besar sekali. Bahkan sejumlah pihak menganjurkan pembangkangan sipil.” Sambung dia.

Selanjutnya, Fadli Zon melihat pada beban perpecahan. Menurut dia, di periode kedua, pemerintah masih bermain-main dengan sejumlah isu sensitif keagamaan. Menteri Agama, misalnya, berkali-kali membuat umat Islam marah karena sejumlah ucapan dan kebijakannya.

“Pancasila, yang seharusnya menjadi alat pemersatu, melalui draf RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) malah membuat marah banyak orang.” Ucap Fadli Zon.

Seharusnya kata dia, di periode kedua ini Presiden Jokowi belajar membangun pemerintahan yang berusaha untuk melakukan proses rekonsiliasi, bukan malah kian mempertajam segregasi.

“Ironisnya, pemerintah terkesan menggunakan pandemi justru sebagai momen menolong para taipan dan pengusaha, bukan menolong rakyat kecil.” Jelas Fadli Zon. (dal/fin).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan