BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar, Daud Achmad menyebutkan Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Jabar hingga saat ini masih berjalan sehingga 23.700KK. Namun, kata dia, 23 700KK yang sudah menerima terdapat sekitar 7 Persen yang melakukan retur. Karena menurutnya ada berbagai hal seperti menolak bantuan, dan NIK nya tidak sesuai.
“Bahwa saat ini bansos sudah berjalan, memang belum banyak. Namun menurut data yang saya terima data perhari ini berhasil diserahkan sekitar 23.700KK yang menerima. Dan biasanya ada yang retur 2 hari yang lalu sekitar angkanya 7 persen, ya ada yang memang menolak, banyak hal lah, ada yang NiK nya tidak sesui dan sebagainya,” kata daud saat konperensi Pres melalui daring di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/4).
Menurut Daud, dalam peraturan Gubernur, bahwa pendataan itu dimulai dari data DTKS. Sehingga, kata dia, kita tidak perlu bicara DTKS anggap saja sudah selesai, sekarang sedang dibagikan Bangub itu data hasil penyirisan DTKS yang belum mendapatkan bantuan baik PKH, Sembako maupun lainnya.
“Kemarin yang sudah di SK-an Gubernur data yang sudah valid. Jadi masalah data ini memang dinamis, kita berharap data ini datang dari RW sesuai alur yang kita rencana dari awal bahwa data ini kita harapkan berjenjang sehingga sampai ke provinsi data ini diajukan oleh bupati walikota,” katanya.
Daud mengaku data penerima bantuan sangat dinamis. Dalam pekan ini pihaknya berharap data yang diminta dari daerah bisa seluruhnya tuntas. “Tadi ada 14 kabupaten/kota yang belum lengkap untuk segera masukkan data yang ada,” ujarnya.
Menurutnya jika angka sudah clear and clean maka data penerima bantuan yang disampaikan kabupaten kota akan dituangkan dalam keputusan gubernur.
“Catatan sementara ini sudah ada 1,4 juta kepala keluarga yang disetorkan daerah. Tapi ini sementara, nanti SK-nya ada fix data,” katanya.
Selama data belum tuntas pihaknya akan terus melakukan distribusi bansos Pemprov senilai Rp500.000 ke penerima bantuan.
“Kami tetap berusaha melakukan distribusi. Media harus betul mengerti mekanisme seperti apa dari pusat hingga pusat idak hanya cukup paham dari bantuan pemprov saja. Penyalurannya kita bekerjasama dengan Bulog dan PT Pos,” tuturnya.
