BANDUNG – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengusulkan agar metode uji usap (swab) Polymerase Chain Reaction (PCR) bisa melibatkan pihak swasta dan usulan tersebut disambut baik oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo.
“Permohonan Jawa Barat hanya satu, yaitu meningkatkan rasio tes. Tadi juga sudah disetujui gagasan penambahan PCR, baik peningkatan SDM maupun kerja sama dengan swasta,” kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil kepada Doni di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Kamis (6/8).
Bagi Jabar, opsi kerja sama dengan pihak swasta baik dalam hal sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan penting untuk meningkatkan rasio pengetesan di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yakni hampir 50 juta jiwa.
“Sekarang ada tawaran-tawaran yang sangat baik, pada saat kapasitas fisik kita terbatas, ternyata swasta bisa melakukan pengetesan tanpa kita harus melakukan investasi peralatan teknologi yang sangat mahal,” katanya.
Menurut Kang Emil, faktor populasi yang banyak menjadi kelemahan Jabar dalam persentase angka pengetesan melalui metode PCR. Meski begitu, dengan tes yang masif dilakukan, angka kasus terkonfirmasi Jabar relatif lebih rendah ketimbang provinsi lain.
Merujuk data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Kamis ini pukul 13:30 WIB, Gugus Tugas Jabar telah melakukan 162.130 tes PCR. Angka tersebut membuat Jabar berada di posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta.
“Secara umum kami baru bisa (tes PCR) lima ribu per hari. Mimpinya, kalau bisa 50 ribu per pekan. Jadi, fokus kami (yang utama) hanya satu, kami bercita-cita kapasitas testing kami tinggi untuk mengejar persentase 50 juta penduduk,” kata Kang Emil.
Terkait hal itu, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo pun menyambut baik usulan Jabar agar pengetesan bisa melibatkan pihak swasta.
Menurut Doni, usulan yang disampaikan oleh Kang Emil tersebut perlu ditindaklanjuti melalui sebuah kerja sama resmi antara pemerintah daerah provinsi dan swasta, termasuk dalam hal pemanfaatan laboratorium.
“Tentang keterlibatan swasta, saya pikir ini sebuah terobosan. Kami (pusat) sudah memulai bekerja sama dengan swasta. Nanti dari pemerintah provinsi (bisa) melakukan koordinasi dengan sejumlah swasta yang berminat dalam penanganan pemeriksaan atau pengembangan laboratorium,” ujar Doni.
