BANDUNG – Menghadapi Pilkada Serentak di Kabupaten Bandung, suara milenial bakal menjadi rebutan setiap calon. KPU Kabupaten Bandung memprediksi ada sekitar 20 persen kalangan milenial bakal mengeluarkan suaranya saat ajang Pilbup Bandung.
Hal tersebut diketahui berdasarkan hitungan sementara dari data statistik klasifikasi usia dengan dasar daftar pemilih potensial untuk persiapan Pilkada 9 Desember mendatang. Hal itu diutarakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, Isun Ahmad.
Isun mengatakan, KPU mengelompokan beberapa klasifikasi pemilih sesuai usia dari total daftar pemilih potensial Pemilu atau DP4 Pilbup Bandung yaitu 2.499.135 jiwa.
“Pemilih di atas 17 tahun hingga 29 tahun sekitar 21,53 persen, yang berusia 30 tahun hingga 39 tahun 21,25 persen, 40 tahun hingga 49 tahun 22,60 persen,” ungkap Isun dilansir RMOLJabar, kemarin (6/7).
Selain itu, tambah Koordiv Perencanaan Data dan Informasi, untuk pemilih di usia 50 tahun sampai 59 tahun 16,97 persen, usia 60 tahun sampai 69 tahun sekitar 10,48 persen.
“Ada pula yang berusia 70 tahun hingga 79 tahun sekitar 4,96 persen, usia 80 tahun hingga 89 tahun 1,84 persen, dan usia diatas 89 tahun sekitar 0,37 persen,” terangnya.
Terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan mendorong penyelenggara Pemilu menerapkan aturan ketat menghadapi tahapan Pilkada 2020.
Mengingat pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini digelar dimasa pandemi Covid-19, menurut Asep, salah satu yang penting untuk diperhatikan (penyelenggara Pemilu dan pemerintah) soal protokol kesehatan.
“Jangan sampai ada klaster baru bernama Pilkada. Protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat agar warga yang memberikan hak suaranya bisa selamat dari wabah korona,” kata Asep.
Asep kembali mengingatkan para penyelenggara kepemiluan dalam hal ini KPU di setiap daerah yang akan menggelar Pilkada memahami status sebaran Covid-19 di wilayahnya berkoordinasi dengan Pemda.
“Pastikan semua standar kesehatan (di semua tahapan) betul betul diterapkan. Karena Pilkada itu kaitannya dengan banyak orang. Makanya KPU dan Pemda perlu menyiapkan skenario yang terukur,” pungkasnya. (bbs/drx)
