SOREANG – Program subsisidi pupuk yang diterapkan pemerintah pusat, secara teknis sangat tidak efektif. Sebab, selain adanya pengurangan kuota 30 persen, petani harus membeli pupuk di wilayah zonasi yang sudah ditetapkan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengakui, pada pelaksanaannya membuat para petani kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Terlebih penerapan zonasi membuat petani tidak boleh membeli pupuk di luar wilayah lahan garapannya.
’’Seharusnya pemerintah ingin agar bantuan subsidi tersebut lebih tepat sasaran. Tapi, fakta dilapangan justru menyusahkan. Hambatan lainnya pembelian pupuk subsidi tidak bisa dilakukan secara tunai. Tapi, harus menggunakan Kartu Tani. Padahal, masih ada petani yang belum melek akan teknologi,’’ katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (9/9).
Dia berpendapat, seharusnya program pupuk bersubsidi diberikan kepada petani secara bebas. Namun, jika program pupuk bersubsidi itu menyulitkan sebaiknya dihapuskan saja.
Tisna menuturkan, masalah lainnya yang dihadapi para petani di Kabupaten Bandung adalah merosotnya harga sayuran di tingkat petani. Hal ini terjadi karena dampak dari Pandemi Covid 19, dan isu resesi yang terus berhembus.
’’Ini membuat daya beli masyarakat menjadi turun, selain memang dikarenakan oleh adanya sejumlah pembatasan masyarakat saat berkunjung ke tempat perbelanjaan,’’ ucap dia.
Untuk mengatasinya, pihaknya bersama Kementerian Pertanian membuat merger project koorporasi petani holtikultura. Dimana untuk menampung komoditas sayuran petani, Perusahaan Al Itifaq mencoba melakukan terobosan untuk memasarkan secara langsung.
“Al itifaq ini baru bisa memenuhi 18 persen dari kebutuhan. Artinya, 82 persennya masih kosong,’’kata Tisna.
Tisna menambahkan, untuk program jangka menengah, keberadaan Bumdes bisa dimanfaatkan untuk menjadi distributor langsunng hasil pertanian.
Misalnya, Kecamatan Pangalengan menjadi pusat produk sayuran, sedangkan Kecamatan Margahayu menjadi distributor sayuran langsung dijual perumahan warga.
Kendati begitu, rencana tersebut butuh dukungan dari berbagai pihak agar bisa terwujud. Namun, untuk mendongkrak penjualan petani pihaknya membuat paket murah yang berisi delapan item sayuran.
’’ Satu paket sayuran harganya Rp15 ribu. Ini lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar induk. Program tersebut sudah berjalan, dan per hari sudah bisa mengcover seribu permintaan paket,” terangnya. (yul/yan)
