BANDUNG – Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi menilai belum menemukan titik terang dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemulihan ekonomi.
Dia menilai, sejak awal juga tidak jelas. Jadi pertama, tidak seperti pusat kalau pemulihan ekonomi nasional itu kan jelas dananya 686 triliun misalkan dibagi kedalam 6 bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, stimulus korporasi, umkm, dan lainnya.
’’Nah untuk Provinsi Jawa Barat ini tidak jelas dananya refocusing refocusing ya kemana gitu,” ucap Acuviarta saat dihubungi Jabar Ekspres, Minggu (20/9).
Menurutnya, selama ini untuk program pemulihan ekonomi Pemprov Jabar sebetulnya sudah mengganggarkan. Namun, kata dia, belum jelas titik fokusnya arahnya kemana. Apalagi, pemprov sudah menggarkan untuk padat karya juga.
“Katanya sih ada anggaran untuk penanganan Covid itu. Jaring pengaman sosial dan padat karya. Sementara padat karya kan tidak berjalan dan belum ada infrastruktur kan gitu dananya nanggung,” ucap pria yang disapa Kang Acuv ini.
Dia memaparkan, bentuk tidak jelasnya dana pemulihan ekonomi itu terjadi pada bantuan sosial (Bansos). Sebab, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada non tunai uang yang nilainya hanya RP 150 ribu.
’’Itu kan tidak menggerakkan ekonomi karena apa pengadaan barang untuk non tunai kan diadakan oleh pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, pada bidang infrastruktur, seharus ada kriterianya. Misalkan bisa menyerap lapangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah provinsi juga ada subsisi untuk UMKM untuk pekerja.
“Saya juga berharap sama kebijakan karena namanya katakankah mengurangi dampak pada yang terkena covid ini gitu,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Jabar, Haru Suandharu berpendapat sama.
Menurutnya, saat ini belum melihat kebijakan anggaran untuk percepatan penanganan Covid 19 utamanya di bidang pencegahan, edukasi dan penegakan yang menjadi ranah mitra Komisi I di bidang Pemerintahan.
Ia menilai, Kebijakan Umum Anggaran (KUA-Perubahan) 2020 belum sepenuhnya bisa menangkap situasi kedaruratan Pandemi Covid 19.
“Pak Gubernur saat pidato di ruang sidang paripurna bahwa pada kondisi pandemi ini harus mengutamakan kesehatan, harus antisipasi ketahanan pangan. Nah itu saya tidak melihat didalam program,” katanya.
