Polda Telusuri Kelompok Sunda Empire

BANDUNG– Keberadaan kelompok Sunda Empire yang sempat meresahkan masyarakat, kini dalam penyidikan Polda Jawa Barat.

Keberadaan kegiatan Sunda Empire pertama kali ramai di media sosial (medsos). Sejumlah lokasi yang terindikasi pernah dijadikan tempat kegiatan kelompok tersebut akan diselidiki lebih dalam.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga mengatakan, saat ini kelompok Sunda Empire menjadi sorotan Polda Jabar. Pihaknya bakal menelusuri keberadaan kelompok tersebut.

“Jadi atensi kami. Saat ini jajaran Ditreskrimun Polda Jabar mendalami dan melakukan penyelidikan,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, keberadaan kelompok ini sudah dari beberapa tahun lalu. Namun, ramai menjadi perbincangan publik baru akhir-akhir ini.

“Kami sudah terima informasi ini, postingan video di Youtube sudah setahun lalu, baru munculnya dan ramainya sekarang,” ucapnya.

Terkait kehadiran kelompok ini, pihak Polda Jabar belum bisa memberikan keterangan lebih dalam. Sebab saat ini hal tersebut sedang dalam penyelidikan pihak kepolisian.

“Sedang didalami. Setelah dilakukan pemeriksaan, baru diketahui. Masih didalami menunggu hasilnya,” terangnya.

Sementara, Kepala Seksi Eksternal Hubungan Kelembagaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membenarkan, kelompok Sunda Empire pernah melakukan kegiatan beberapa kali di kawasan kampus UPI.

Hal itu diketahui saat Sunda Empire ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Terlihat dalam sebuah postingan akun Facebook Renny Khairani Miller yang mengaku merupakan Gubernur Jendral Pasific Territoy, Sunda Empire-Earth Empire (SE-EE).

“Pada 8 Maret 2017 menggunakan akses tempat Balai Pertemuan. Berikutnya di Lapangan Isola Resort. Namun saat kegiatan di lapangan, tidak ada izin kepada kami. Prinsipnya, kalau ada kegiatan di lapangan sudah kita tegur,” ungkapnya.

Yana mengaku, pihaknya tidak tahu menahun tentang kumpulan Sunda Empire itu. Pasalnya dalam surat perizinannya tempat itu mengatasnamakan Panitia Pembangunan Kota Bandung.

“Izin mereka meminjam Balai Pertemuan untuk reunian dan halal bihalal. Atas namanya Panitia Pembangunan Kota Bandung. Tentang apa aja kegiatannya kita gak tahu di dalam ruangan,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, pihak UPI memiliki fasilitas publik yang bisa memberikan pelayanan publik. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses untuk kegiatan umum, dengan catatan standar operasional prosedur (SOP) terpenuhi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan