SOLOKANJERUK – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Zazilul Fawaid, menolak atau tidak setuju dengan penundaan Pilkada serentak walaupun pandemi Covid-19.
“Pilkada sudah ditunda sebelumnya. Seandainya ada penundaan, maka itu di daerah-daerah yang penyelenggaranya atau masyarakatnya tidak siap karena Covid 19. Artinya diberlakukan untuk daerah yang memang tidak sanggup,” ujar Zazilul usai mengisi acara di Graha Alif Kecamatan Solokan Jeruk, Sabtu (19/9).
Zazilul mengatakan, apabila ada penundaan Pilkada lagi, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan turun. Dirinya memahami saat ini sedang dalam keadaan darurat dan nyawa harus diutamakan.
Oleh karena itu, katanya, pertama adalah kebijakan yang saat ini harus dikeluarkan adalah protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada harus ditegakkan. Kedua adalah ada mitigasi dan pemetaan zona dan wilayah yang akan menghadapi Pilkada.
“Apabila penyelenggaranya memang tidak sanggup, maka segera bersurat ke pusat untuk dilakukan mungkin penundaan atau kebijakan yang lain,” kata Zazilul.
Dia menegaskan, Komnas HAM boleh saja mengusulkan, tapi jangan membuat opini yang justru merugikan pemerintah. Jazilul mengungkapkan, pemerintah sedang berjibaku untuk menghadapi Covid 19. Disisi lain, tahapan Pilkada juga sudah dibuka.
“Komnas HAM bukanlah lembaga kesehatan, tidak ngerti soal kesehatan. Kok rekomendasinya alasan Covid 19, memang dia punya data dari mana. Hanya datanya melihat jumlah yang menanjak aja. Kok ini mau ngerem kebelakang, siapa yang menanggung kerugian calon, yang sudah datang ke KPU, yang tentunya dengan biaya. Kalau pemerintah mau klaim soal itu, engga bisa. Jadi, ini harus terus menurut saya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menuturkan, dari delapan kota/kabupaten di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada, ada tujuh daerah yang kandidatnya berasal dari PKB. Artinya, hanya di Pilkada Depok saja, PKB tidak bisa mengusung kadernya. Syaiful melanjutkan, lima dari tujuh daerah tersebut, bisa dimenangkan oleh kader PKB. “Saya engga sebut semuanya, salah satunya adalah Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Bandung butuh suatu perubahan. Artinya, dinasti yang ada harus disudahi. Dalam dua pemilu sebelumnya, PKB mengalami tren kenaikan suara. Mudah-mudahan, katanya, kenaikan tren suara ini juga bisa naik saat pelaksanan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung.
