Pemprov Jabar Perpanjang PSBB Jelang AKB, Ini Catatan Fraksi PKS DPRD Jabar

“Di sini aparat TNI-Polri dilibatkan untuk pengawasan persuasif dan humanis. Pun halnya dengan pemerintahan Kota/Kabupaten di Jawa Barat untuk tegas selama PSBB masih diterapkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Kang Haru, sarana-prasana kesehatan pun harus dipastikan tersedia dan memadai. Juga bantuan sosial bagi warga miskin dan terdampak harus segera disalurkan dengan perbaikan-perbaikan data yang benar dan bertanggung jawab.

Keenam, Gubernur Jabar harus menaruh perhatian atas dampak COVID-19 terhadap anak-anak. Data Pikobar menunjukkan angka anak-anak (rentang usia 0-19 tahun), positif sebanyak 75 orang, PDP 1.901, ODP 7.872, sembuh 28, dan meninggal satu orang.

“Angka ini memprihatinkan. Ironisnya, pengecekan terhadap dewasa masih rendah apalagi terhadap anak-anak. Karena itu, Gubernur Jabar harus membuat langkah-langkah pencegahan penularan terhadap anak. Baik di tatanan keluarga, maupun sekolah,” kata Kang Haru.

Gubernur juga harus mendorong pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengambil keputusan pembelajaran jarak jauh sampai dengan Desember 2020.

Sehingga, saat penerimaan siswa baru pada bulan Juni-Juli ini, tidak menimbulkan masalah baru sebagai dampak COVID-19. “Penting pula bagi Gubernur memantau dan memberikan bantuan bagi anak dari keluarga tidak mampu agat tetap dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh,” katanya

Ketujuh atau yang menjadi catatan terakhir, kata Kang Haru, Fraksi PKS menyadari New Normal atau AKB adalah sebuah keniscayaan dan kemestian. Namun, sebagaimana catatan pada poin keempat, kesehatan harus diutamakan.

Karena itu, Gubernur Jawa Barat perlu melakukan kehati-hatian dan kecermatan terhadap setiap kebijakan yang diambil. Tidak terburu-buru, dan selalu menggunakan data terbaru serta analisis yang tepat.

“Perlu kiranya pengalaman New Normal seperti di Perancis dan Jepang yang ternyata malah menaikkan jumlah kasus positif, menjadi pembelajaran. Pengalaman yang sukses-pun misalnya Vietnam harus jadi pembelajaran juga,” ucapnya.

Jangan sampai hanya mengambil New Normal-nya saja, tetapi tidak mengambil bagaimana cara penanganan COVID-19 yang sukses maupun yang gagal tersebut. Untuk itu, kajian komprehensif soal AKB harus dilengkapi dan diuji publik, kemudian disosialisasikan dan diedukasikan secara massif.

“Tidak cukup pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, budaya AKB berupa olah raga teratur, istirahat yang cukup, tidak panik, makan makanan yang bergizi, baik dan halal, harus juga dikampanyekan sebagai sebuah hikmah dari COVID-19 ini,” kata Kang Haru menutup.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan