Pemkot Bandung Klaim Warga Pemegang Kartu PKH dan Non PKH Sudah Dapat Bantuan

BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung meng klaim dukungan Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) untuk warga sudah disipakan secara matang selama Pembatasan Sosial Berskalan Besar (PSBB) pada Rabu 22/4/2020 nanti.

Wali Kota Bandung menyebutkan, sebanyak 37.000 KK dari Desil 1, 2, 3, dan 4 seluruhnya akan terkover bantuan.

Dia mengaku, mayarakat yang masuk dalam Desil itu sudah mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.

’’Anggaran ini sebagai recover saja dimana sebelumnya masyarakat tersebut sudah masuk program pusat yakni Program Keluarga Harapan (PKH),’’kata Oded kepada wartawan di Balai Kota belum lama ini.

Dia menjelaskan, untuk PKH ini sudah mendapatkan Rp 450 ribu dimana rinciannya Rp 200 ribu untuk sembako dan Rp 250 dari PKH, kemudia ditambah melalui APBD Kota Bandung Rp 500 ribu.

Adapun masyarakat yang katagori Non – PKH dimana yang hanya mendapatkan bantuan sembako saja yakni Rp 200 ribu dari pusat , katagori ini tetap mendapatkan bantuan dari APBD Kota Bandung Rp 300 ribu sehingga adil menjadi Rp 500 ribu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid – 19, Ema Sumarna menambahkan kelompok masyarakat yang terdiri dari Desil ini atau disebut juga sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 60 ribu orang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat bahkan sebelum adanya wabah Covid – 19 melalui PKH.

Bahkan untuk mendukung pelaksanaan PSBB ini, warga juga mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hanya saja Ema mengingatkan dari bantuan ini segala harus valid data.

“Kita harus validasi kembali, kalaupun nanti ada warga tapi mereka belum layak mendapatkan bantuan terdampak Covid – 19 ini kita harus memahami arahan Gubernur dan Wali Kota, cukup laporkan dari aplikasi Pikobar,”ujar nya.

Kalau warga tersebut merasakan terdampak, bisa melaporkan kepada RT dan RW setempat. Hal ini, ini untuk menghindar adanya pemanfaatan oleh oknum-oknum warga yang sengaja memanfaatkan situasi.

“Kalau ada mereka yang memanfaatkan, proses validasi ini tetap berjalan kemudian data ini diperiksa lagi, ini nanti bisa jadi akal – akalan,” tandasnya. (mg2/yan)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan