Pemkot Bandung Cari Juknis Pelaksanaan Vaksin, Dinkes Mulai Gelar Simulasi dan Sosialisasi

BANDUNG – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih mencari bentuk petunjuk teknis (Juknis) yang sudah ada untuk pelaksanaan vaksin Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Rosye Arosdiani, usai menggelar simulasi pemberian vaksil Covid-19 di Puskesmas Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (23/12).

” Tapi apakah juknis ada perkembangan selanjutnya, ini masih menunggu,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya kesiapan Kota Bandung jika suatu saat digelar vaksinasi Covid-19, pihaknya menggelar simulasi. Dimana simulasi ini juga bertujuan mencari potensi yang mungkin muncul pada saat vaksinasi.

”Sebetulnya Dinkes dan puskesmas sudah rutin mengadakan kegiatan imunisasi yang sifatnya massal. Tapi covid-19 ini, pertama jenis vaksin baru dan kedua sistemnnya agak berbeda,” aku Rosye.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemberian vaksin, lanjutny, maka bakal ada keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam pelaksanaannya. Mulai dari pendaftaran dan persyaratan yang akan berlaku.

”Ada keterlibatan dari BPJS karena ikut di dalam aplikasi tiket dan ada aplikasi lainnya. Sehingga memang butuh untuk melihat ataupun mencoba menjalankannya,” tuturnya.

Menurutnya, tahap pertama dalam pemberian vaksin yaitu pendaftaran ke aplikasi Peduli Lindungi. Data tersebut terhubung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

”Data itu terhubung dari Disdukcapil, lalu data yang sudah ada di BPJS akan terkoneksi masing-masing akan memperoleh pemberitahuan yang disampaikan sebelumnya melalui sms (Short Message Service),” ujarnya.

”Nanti masing-masing warga akan mengisi di situ seperti skrining kesehatan sampai bersedia atau tidak. Tetapi itu bisa berubah, belum final menunggu juknis dari Kemenkes,” imbuhnya.

Kedua, lanjutnya, skrining yakni interksi atau wawancara antara warga dan petugas mengenai penyakit yang diderita atau tidak. Dia mencontohkan apakah warga tersebut pernah atau tidak mengalami demam, ISPA, batuk dan sesak selama tujuh hari kebelakang. Mengalami diare dan apakah ada kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi Covid -19.

”Setelah itu, ketika warga dinyatakan sehat maka akan dilakukan vaksin,” terangnya.

Diakatakannya, masyarakat akan mendapatkan sms ketika pemanggilan data ini sesuai juknis awal.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan