Pemkab Anggarkan Rp 14 M Untuk Penanganan Covid-19 di KBB

NGAMPRAH-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk penanggulangan penyebaran virus korona. Hal ini diakui Kepala Dinas Kesehatan KBB Hernawan Widjajanto.

Menurut dia, untuk menangani pandemi Covid-19, Pemerintah KBB bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp 14 miliar. Anggaran itu kata dia, dialokasikan untuk kebutuhan medis penanganan Covid-19, baik pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) ataupun penambahan ruang isolasi baru.

Sementara terkait ketersediaan APD, Hernawan mengakui, seluruh rumah sakit di KBB stok APD sudah semakin menipis. Bukan karena tidak ada anggaran, namun APD sulit didapatkan.

“Anggarannya sudah kita siapkan. Tapi masalahnya APD-nya susah didapatkan. Kita bahkan sudah pesan dan harus menunggu beberapa minggu. akhirnya terpaksa kita booking dulu, kasih DP ke distributor,” ujar dia, Kamis (26/3).

Pananganan virus yang sudah memakan banyak korban itu menjadi perhatian serius Pembab Bandung Barat. Bahkan kata dia, Pemkot juga  menyiapkan ruang isolasi darurat khusus untuk penanganan pasien virus korona.

Hernawan mengatakan, sementara ini Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Lembang dipilih untuk dijadikan ruang isolasi darurat.

“Saat ini memang sedang kita siapkan. Kita sedang menginventarisasi lokasi yang akan digunakan untuk ruang isolasi pasien Covid-19. Opsinya, kita menyiapkan gedung Diklat di Lembang, sambil mencari lagi di wilayah selatan. Jadi tidak cuma satu saja nanti,” ucapnya.

Gedung Diklat itu kata dia, rencananya untuk ruang isolasi darurat di wilayah utara. Sementara untuk wilayah selatan, pihaknya masih mencari lokasi yang tepat agar pasien di wilayah selatan tidak terlalu jauh jika butuh penanganan.

Untuk mengurangi kepadatan di rumah sakit, saat ini pasien ODP dan PDP yang tidak menunjukkan gejala serta masih bugar, akan dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan standar pemantauan langsung.

“Sekarang ada klasifikasinya. ODP bahkan PDP, tidak harus di rumah sakit. Tergantung tingkat keparahan kondisi kesehatannya. Karena kapasitas di beberapa rumah sakit sudah mulai penuh, ditambah pasien umum juga,” pungkasnya. (mg6/tur)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan