BANDUNG – Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan pandemi covid-19 merupakan suatu musibah yang tidak terduga tetapi memberikan dampak yang luar biasa bahkan sampai saat ini.
Hal itu terungkap saat NgoPi Bandung (Ngobrol Perihal Kota Bandung) yang ketiga bertemakan “Penanganan Kesehatan dan Penegakkan Hukum” yang digelar Bagian Humas Setda Kota Bandung di Hotel Prama Grand Preanger, Kota Bandung, Rabu 18 November 2020.
”Waktu itu kita melihat dampaknya tidak akan seperti apa yang kita rasakan sekarang, tetapi setelah waktu berjalan , ternyata dampaknya “memporak-porandakan” berbagai aspek kehidupan diantaranya masalah ekonomi yang berimbas pada sosial dan keamanan,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota sebagai pelayan masyarakat ingin mensukseskan berbagai program kebijakan tetapi saat ini dihadapkan dengan situasi kondisi yang luar biasa.
”Menanggulangi permasalahan ini, akhirnya dikeluarkan kebijakan dengan refokusing karena kita harus fokus dengan persoalan pandemi covid-19. Ada juga realokasi, ini juga membuat kita mereka ulang, menghitung ulang bagaimana anggaran kita fokuskan untuk menganggulangi pandemi,” katanya.
”Waktu itu sampai 50 persen anggaran SKPD digeser, difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sehingga waktu itu kami dengan Dewan yang terhormat melalui Banggar bersepakat untuk mengalokasikan hampir setengah triliun,” lanjutnya.
Dia mengatakan saat itu, Dinas Kesehatan pun diberikan dana untuk pembangunan lab BSL-2 yang fenomenal untuk mengakselerasi dalam penanganan untuk mengecek masyarakat yang terpapar.
”Sebelumnya waktu itu kita mengandalkan Lab Provinsi, terjadi delay report, saat itu kita selalu shock dengan hasil yang baru keluar setelah dua sampai tiga minggu. Dengan lab sendiri maksimal sekarang tiga hari,” ucapnya.
”Bahkan Pak Wali pun diapresiasi oleh Pemerintah Pusat dan Media dengan diberikan award penghragaan Kepala Daerah yang melakukan inovasi dalam percepatan penanganan Covid-19 dengan hadirnya BSL-2,” katanya.
Selain itu, Ema mengungkapkan terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang waktu itu ada pembagian masayarakat yang sudah ditangani Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga Kota Bandung harus mencari target yang belum tersasar.
”Kemudian waktu itu muncul non DTKS, atau miskin baru yang awalnya berpendapatan tiba-tiba tidak berpendapatan. Terjadilah dinamika angka dan data, itu terjadi di semua daerah, tidak hanya di Kota Bandung,” katanya.
