oleh

Oting Bantah Lakukan Politik Uang

Hadi mengatakan, kasus pelanggaran Pemilu, berupa money politics yang diduga dilakukan oleh Ketua PAC partai politik Kecamatan Agrabinta ini, melanggar pasal 73 ayat 1 dan ayat 4 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu.

“Ancamanya pidana pen­jara paling singkat 36 bulan paling lama 73 bulan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar,” kata Hadi.

Hadi mengatakan, ber­dasarkan hasil rapat pemba­hasan sentra Penegakan Hu­kum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu akan meneruskan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

“Pihak kepolisian memiliki waktu 14 hari kerja untuk melakukan pemberkasan ke Kejaksaan hingga disidang­kan,” katanya.(job3/sri)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.