BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Fraksi Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara soal tangkap tangan Walikota Cimahi oleh KPK.
Dikatakan Abdy, belum mengetahui apakah akan dicabut dari status kader partai PDIPnya atau tidak. Sebab, itu keputusan dari partai. Namun jika secara pemerintahan itu di non-aktifkan.
“Langsung dicopot? Wah keputusan partai itu. Tapi pemerintah pasti di non-aktifkan sebagai walikota,” kata Abdy di DPRD Jabar, Jumat (27/11).
Dari sisi pemerintahan, dirinya mengira kalau secara formal ada forum yang digagas gubernur. Itukan pertemuan dengan kepala-kepala daerah. Sehingga pasti diberikan edukasi oleh gubernur.
“Itu sering berjalan, saya kira itu sering disampaikan oleh pak gubernur. Tetapi faktanya yang terjadi dilapangan itu kejadian itu terus berulang,” katanya
“Jadi ini sebenarnya lebih kepada individu-individu dari penyelenggara pemerintahan di Jawa Barat. buktinya bukan hanya kepala daerah, ada juga anggota DPRD. Jadi ini sebagai otokritik bagi penyelenggara pemerintahan agar terus menjaga integritasnya,” ungkapnya.
Tentunya bahwa ini menjadi pelajaran kepada penyelemggara pemerintah daerah bahwa yang namanya KPK itu meskipun sudah direvisi undang-undangnya tapi tetap yang melaksanakan terkena OTT.(erw/yan)
