Legislator Soroti Minimnya Bantuan Dampak Covid-19

CIREBON– Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Cirebon, Suherman menyesalkan kebjikan Pemkab Cirebon yang kurang cermat dalam menganggarkan alokasi bantuan bagi kepala keluarga (KK) di tengah wabah korona.

Untuk diketahui, Pemkab Cirebon hanya memberikan jatah bantuan bagi setiap desa sebanyak 26 KK.

Menurut Suherman, bantuan provinsi (Banprov) yang digelontorkan untuk warga terdampak Covid-19 saja nilainya Rp 500 ribu. Setidaknya, Pemkab Cirebon bisa menganggarkan untuk 50 persen masyarakat di wilayahnya.

“Cuma 26 KK setiap desa, artinya jumlah itu sangat tidak memadai dan akan menimbulkan permasalahan di tingkat desa, karena masyarakat tahunya semua terdampak korona,” kata Suherman, kemarin (14/4).

Pemerintah Kabupaten Cirebon, imbuhnya, harus mengkaji dampak negatifnya. Jangan melalui desa, namun langsung melalui dinas sosial, karena akan membenturkan desa-desa dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan baik dari Banprov korona maupun Bantuan Kabupaten.

“Bantuan Pemkab yang Rp 200 ribu per KK dan hanya untuk 26 KK tentu akan menimbulkan permasalahan baru, kami tetap berharap jumlah penerima bantuan kabupaten sebesar lima puluh persen dari jumlah penduduk, sisanya baru dari desa,” jelasnya.

Seperti diketahui, Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 16,3 triliun untuk mengatasi dampak virus korona. Anggaran tersebut sudah disepakati oleh Pemda Jabar dan DPRD Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut sebesar Rp 3,2 triliun akan dialokasikan secara tunai dan bentuk pangan kepada masyarakat miskin yang kehilangan penghasilan saat terjadi Covid-19 ini.

“Rp 3,2 triliun untuk anggaran tunai dan pangan yang akan dibagikan secepatnya minggu depan kalau lancar,” lapor Ridwan.

Dia menjelaskan, anggaran tunai dan pangan itu diberikan ke masyarakat dengan total masing-masing Rp 500 ribu. Akan dibagikan 1/3 uang tunai, 2/3 melalui sembako atau bahan pangan.

Adapun sembako dan bahan pangan yang diberikan dibeli langsung ke pedagang pasar sehingga tetap hidup. Jika, bahan dari pasar belum tercukupi maka akan dilakukan pembelian ke Bulog.

“Jadi kami akan utamakan membeli di pasar. Bulog adalah pilihan kedua jika stok di pasar tidak cukup,” jelasnya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan