Lahan Sekolah SMKN 1 Cipatat di Buldozer Kepala Desa, DPRD Jabar Langsung Turun ke Lokasi

CIPATAT – Lahan SMKN 1 Cipatat, yang berada di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), seluas satu hektare yang dikabarkan diserobot pihak desa dengan cara diratakan menggunakan bulldozer mendapat respon dari kalangan DPRD Jabar Komisi V.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya bersama rombongan, langsung meninjau lokasi lahan yang diklaim oleh Kepala Desa Sarimukti merupakan Aset milik desa.

Padahal lahan sekolah yang diratakan dan dibuat jalan tanpa izin itu rencananya akan dibuat ruang kelas baru, bengkel praktikum, lapangan olahraga, laboratorium, dan kantin.

“Kami datang ke sini untuk merespons cepat preseden yang tidak baik terkait perataan tanah sekolah oleh pihak desa. Ini harus ada solusi dan titik temu karena ini menyangkut investasi pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya, Rabu (12/8).

Persoalan ini muncul karena ada informasi yang tidak sinkron. Seperti kepala desa (kades) yang menggagas pembentukan sekolah ini sudah diganti kades baru, kemudian pengelolaan SMA/SMK yang asalnya kewenangan kabupaten kini sudah beralih ke provinsi.

Menurutnya, SMKN 1 Cipatat memiliki rencana pengembangan kawasan, sementara di satu sisi desa juga punya target pemasukan dalam pendapatan desa sehingga akhirnya saling berbenturan.

’’Persoalan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama semua pihak. Pemprov Jabar selaku pemegang kewenangan pengelola SMK harus segera membuat sertifikatkan lahan milik SMKN 1 Cipatat yang sudah berdiri sejak berdiri tahun 2014,’’kata Hadi.

Hadi menilai, jika masalah ini dilakukan, maka Aset yang tadinya milik desa beralih menjadi milik Pemprov dan berkekuatan hukum.

’’Jadi jelas batasannya, mengingat sebelumnya lahan yang ditempati sekarang tercatat sebagai tanah carik desa,’’ucap dia.

Selain itu dilakukan pembentengan agar ada batasan jelas termasuk untuk keamanan aset sekolah juga. Ini berlaku juga untuk sekolah lain di seluruh Jawa Barat, bukan hanya di Cipatat saja.

’’Sebab dari 830-an SMK hanya sekitar 200 sekolah yang sertifikat lahannya beres,” terangnya.

Kepala SMKN 1 Cipatat, Dudi Rudiatna meminta segera ada solusi atas persoalan lahan yang sedang dihadapi sekolahnya. Lahan di bagian belakang yang diratakan oleh pihak desa seluas satu hektare dari total luas lahan sekolah yang mencapai tiga hektare.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan