oleh

Kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Lembek Terhadap Intoleransi

Halili mencatat, dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah daerah merupakan aktor negara yang paling banyak menjadi pelaku pelanggaran KBB.

Dalam paparannya, pemerintah daerah telah melakukan 157 tindakan, baik dalam bentuk tindakan langsung, peraturan intoleran dan diskriminatif, maupun pembiaran

“Pemerintah pusat tidak boleh diam, melainkan harus hadir menangani penjalaran intoleransi yang secara terus-menerus terjadi di daerah,” pungkas Halili. (jpnn/drx)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.