“Saya sangat berharap, berbagai bantuan yang ada dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, akan membantu masyarakat. Apalagi, ada sebagian dana desa yang harus pula mengcover sebagiannya. Mudah-mudahan tidak overlap. Sehingga, masyarakat merasakan bahwa ada kepedulian terhadap mereka. Kita doakan saja, wabah ini cepat berlalu,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Hasan. Mang Ali sapaan akrabnya ini meminta, agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat bekerja lebih teliti terkait verifikasi dan pendataan penerima bantuan agar tepat sasaran.
Sebab, Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya akan memberikan dana kompensasi berupa bantuan sebesar Rp 500 ribu per kepala keluarga (KK) berdasarkan kriteria tertentu.
Mang Ali menyebutkan, pendataan penerima bantuan harus dilakukan dengan tepat sasaran mengingat banyaknya penduduk Jawa Barat.
“Bappeda harus mendata secara spesifik, ada indikator yang memang benar-benar layak diberi bantuan,” ujar Ali Hasan seperti dikutip di Instagram Humas DPRD Jabar.
Menurutnya, pendataan tersebut harus diverifikasi dengan mengedepankan kehati-hatian agar tidak terjadi pendataan yang ganda. Karena itu, kata dia, agar tidak terjadi kekeliruan pendataan, tidak mengintervensi kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan. “Jangan di buru-buru, nanti kalau ada yang double (ganda) bagaimana?,” tanya Mang Ali. (mg1/drx)
