BANDUNG – Kasus aktif korona di Jawa Barat (Jabar) tertinggi di Pulau Jawa. Hal itu dipengaruhi oleh munculnya klaster industri. Data tersebut dilansir dari Tim Pakar Satgas Covid-19, melalui siaran YouTube BNPB.
Informasi yang dihimpun, hingga 10 September 2020, jumlah angka positif korona di Jabar tembus di angka 13.668 orang, sembuh 6.875 orang, meninggal 286 orang. Total jumlah penambahan kasus positif di Jabar mencapai 335 orang.
Kendati mengalami lonjakan kasus, namun sampai saat ini Pemprov Jabar belum memiliki rencana untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali di Jabar, layaknya di DKI Jakarta.
Kebijakan yang dipilih Pemprov Jabar yakni dengan menekankan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang lebih menyasar secara khusus terhadap kawasan yang berpotensi mengalami penyebaran Covid-19 di tingkat kecamatan, desa, sampai lingkungan.
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Daud Achmad, mengungkapkan, Jabar memilih untuk menerapkan PSBM. Diakuinya, sejauh ini pihaknya belum menerima pengajuan pemberlakuan PSBB kembali di Jabar.
Baik dari kawasan Bandung Raya maupun Bodebek, yakni dua kawasan dengan angka penyebaran Covid-19 tertinggi di Jabar.
“Untuk menerapkan PSBB sejauh ini belum dibahas juga dalam rapat kemarin. Sejak diberlakukannya PSBB Proporsional sampai 29 September di Bodebek, Pak Gubernur juga kepada bupati dan wali kota lebih menekankan menerapkan PSBM, pembatasan untuk skala
mikro dan komunitas,” kata Daud, Kamis (10/9).
Daud menyebutkan, kawasan Bodebek tengah menjalani PSBB Proporsional dengan penekanan pembatasan di sejumlah zona. Jika bupati atau walikotanya mengajukan permohonan pemberlakuan PSBB maksimal, katanya baru bisa diproses.
Begitu pun jika Kota Bandung atau Bandung Raya ingin melaksanakan kembali PSBB.
Selama ini di Jabar, katanya, memang lebih menekankan pemberlakuan AKB atau Adaptasi Kebiasaan Baru.
Menurutnya, sejak Bandung Raya menerapkan AKB, pergerakan dan aktivitas warga terpantau longgar dan kasus Covid-19 pun mengalami naik turun. Jika kepala daerah di Bandung Raya berencana menutup ruang publik, menurutnya sangat dimungkinkan. “Kalau misalnya sekarang kata wali kota, tutup lagi mal atau tempat ibadah, itu bisa diputuskan wali kota,” katanya.
