Terlebih, kata dia, terdapat peningkatan jumlah penerima bantuan pada tahap III sekitar 500 ribu KRTS dibandingkan pada tahap I dan II. Diketahui, pada tahap I hanya sekitar 1,2 juta kepala keluarga yang mendapat bantuan. Sedangkan pada tahap II meningkat menjadi sekitar 1,4 juta.
“Pemprov sangat terbuka, usulan penerima bansos itu bisa masuk melalui Pikobar juga Sapa Warga, maka ada kebijakan. Supaya di tahap empat masih bisa membantu maka ada penyesuaian dari bantuan,” katanya.
Dirinya mengaku, dalam penyaluran banporv ini terjadi lika-liku saat penyaluran bansos Jabar tahap I dan II. Dia mengaku, di awal penyaluran banyak yang salah sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi, dia mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah penerima ganda.
“Kedua yang sebetulnya tidak berhak, seperti dosen profensi yang dianggap mampu bahkan ada yang DPR dan kepala dinas,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Ridwan Solichin mempertanyakan perubahan uang tunai dari Banprov itu bisa berubah. Padahal, kata dia, sudah disepakati sebelumnya.
“Kok bisa mendadak? Kan sdh disepakati Rp150ribu tunai,” kata dia.
Menurutnya, Pemprov harus lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, dengab berkurangnya nilai bantuan tunai ini maka masyarakat akan bertanya-tanya kenapa malah berkurang.
“Dengan mendadaknya informsi seperti ini dikhawatirkan malah rt, rw dan desa akan terkena protes dari warga. Kalaulah tidak bertambah, minimal tidak ada pengurangan,” pungkasnya. (mg1/yan)
