BANDUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Jajang Rohana S.Pd.i menyoroti data penerima Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi yang tidak akurat di Kabupaten Bandung.
”Yang dikeluhkan itu berkaitan dengan data. Ini ada sekitar 50 ribuan beralih datanya. Dari 136 ribu itu hanya 120 ribu terkoreksi. Jadi tahap pertama mendapatkan bantuan itu 136 jadi 120. Berarti terkoreksi 16 ribuan,” ucap Jajang saat dihubungi di Bandung (28/7).
Menurut politis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, karena penyaluran Bansos tahap pertama tidak akurat, maka sudah dicover oleh pemerintah pusat, masuk pada data DTKS.
”Cuman yang 120 ribu itu ada 50 ribu bergeser berubah datanya. Karena melakukan pendataan baru melalui sapa warga,” katanya.
Sehingga, lanjut dia, data pun tidak satu pintu. Hal itu menjadi sorotan bagi Legislator pemenangan Dapil Kabupaten Bandunh ini. Sebab, tidak akuratnya data bisa menjadi masalah dan terjadi gejolak sosial.
”Ya tentu masalah. Karena tahap pertama sudah mendapatkan. Tapi kedua tidak. Kalau yang 12 ribu itu sudah tercover oleh pemerintah pusat yang 16 ribu ini,” lanjutnya.
”Tapi, yang 50 ribu ini berubah. Nah ini dihawatirkan menjadi dampak sosial di masyarakat. Ini harus dicermati lagi,” tegasnya.
Tak hanya data, Jajang pun menyoroti prosedur pengiriman Bansos itu. Sebab, baginya karena bantuan tersebut non-tunai maka konsekuensinya barang rusak, basi sehingga menjadi kendala tersendiri.
”Pengantaran, penyimpanan sementara biaya lagi. Memang kita dorong bantuannya kepada tunai supaya simpel. Ini kalau tunai ini akan menghidupkan warung-warung di masyarakat, simpel gak terlalu repot lah,” katanya.
”Tinggal ke Kantor Pos. Kantor Pos menyalurkan 500 ribu biarkan masyarakat yang berbelanja. Karena kebutuhan berbeda-beda. Kalau ini disamakan, sebetulnya miskin baru,” pungkasnya.(adv/mg1/ziz)
