Gubernur Ridwan Kamil Jadi Relawan, Untungkan Reputasi Politik

BANDUNG – Keikutsertaan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi relawan uji klinis vaksin virus korona buatan Sinovac asal Tiongkok tersebut dapat menguntungkan dari sisi reputasi politisnya. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah saat dihubungi, kemarin (14/8).

“Ketika seorang pemimpin menjadi relawan, dari sisi politis ini menguntungkan. Karena bisa meningkatkan reputasi pejabat publik yang menjadi keteladanan,” kata Dedi.

Dedi mengatakan, keikutsertaan pejabat publik dalam uji klinis vaksin Covid-19 cukup diapresiatif. Sebab, pejabat publik akan dijadikan tauladan oleh masyarakat.

“Meskipun beresiko kesehatan, tapi paling tidak ini menandai kesungguhan dalam mengupayakan penanganan pandemi,” katanya.

Disamping itu, seorang pejabat publik tidak seharusnya dipaksakan menjadi relawan. Sebab, beresiko pada kondisi kesehatan. “Memang dilematis, gubernur sebagai pejabat publik tak seharusnya memaksa menjadi relawan uji klinis. Karena menanggung beban resiko kesehatan,” cetusnya.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak sesuai harapan, tidak ada yang bisa disalahkan karena hal itu merupakan resiko terbesar relawan.

“Kita tidak berharap ada resiko buruk, tetapi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada yang bisa disalahkan karena bersifat sukarelawan,” jelas Dedi.

Sejumlah kepala daerah turut berpartisipasi dalam uji klinis calon vaksin Covid-19 dari Tiongkok. Satu yang sudah resmi terdaftar adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Direktur Indonesia Political Research & Consulting (IPRC) Iman Soleh mengatakan, keterlibatan kepala daerah itu bisa menambah harapan rakyat, bahwa jalan keluar dari pandemi ini akan ditemukan dalam waktu dekat.

“Ini hal yang positif menurut saya, keterlibatan kepala daerah bisa menjadi motivasi bagi rakyat, bahwa obat atau vaksin dari Covid-19 akan segera ditemukan. Ini merupakan hal yang membanggakan,” kata Iman saat dihubungi.

Kendati begitu, ia menegaskan agar kepala daerah yang terlibat dalam uji klinis calon vaksin korona ini tak membalut isu ini dengan kepentingan politis. Artinya, projek kemanusiaan ini jangan disangkutpautkan dengan perolehan suara.

“Jangan sampai uji klinis ini dianggap sebagai bagian dari kontestasi penanganan Covid-19. Harus berasal dari hati yang murni untuk menjadi sukarelawan untuk tujuan kemanusiaan,” kata Iman.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan