BANDUNG – Pernyataan Bupati Bandung, Dadang M. Naser yang sempat viral dengan menyerang para anggota dewan dinilai telah melecehkan lembaga legislatif. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana.
“Bupati Bandung seolah-olah terkesan berlebihan dan emosional, kita tidak tahu situasi apa yang membuat bupati sangat emosional seperti itu, tapi yang pasti untuk seorang bupati hal seperti itu menunjukan sikap yang tidak terpuji, dan merupakan tindakan pelecehan, baik kepada DPRD sebagai lembaga maupun kepada anggota DPRD secara pribadi,” sesal Toni saat di konfirmasi, Senin (8/6).
Toni juga memandang, seharusnya bupati juga tidak ikut campur terhadap internal yang tengah dibahas oleh DPRD. “Seharusnya bupati tidak turut campur terkait dinamika yang terjadi di DPRD,” ujarnya.
Terkait penyerapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT), lanjut Toni, sejak awal sudah disampaikan bahwa sampai hari ini pihaknya sebagai salah satu anggota DPRD Kabupaten Bandung, tidak pernah mengetahui secara keseluruhan dana BTT itu bersumber dari mana saja, dan yang angka BTT pun selalu berubah-ubah.
“Sedangkan penggunaan BTT juga sangat tidak terbuka, dan teman-teman di masing-masing komisi sudah berusaha mempertanyakan kepada semua SKPD yang ada di pemerintahan daerah Kabupaten Bandung,” kata Toni.
Menurutnya, persoalan seperti ini harusnya sederhana, Bupati Bandung maupun gugus tugas memberikan laporan tertulis kepada DPRD baik menyangkut masalah sumber dana BTT dari mana saja, dan nilai angka yang jelas dari realokasi itu, serta digunakan untuk apa saja, misalkan dana yang digunakan untuk membeli hand sanitizer, masker, anggaran yang diperuntukan bantuan sosial dan anggaran yang lain-lainnya secara detail.
“Padahal hal itu sangat sederhana, bupati atau gugus tugas menyampaikan ke Pimpinan DPRD dan pimpinan DPRD sampaikan keseluruh anggotanya, baru anggota DPRD melakukan pengawasan hal itu,” jelasnya.
Toni juta mengaku, hingga saat ini Bupati Bandung maupun Gugus tugas Penanganan Pandemi Covid-19 tidak terbuka. Sehingga bagaimana pihaknya akan melakukan pengawasan, kalau keterbukaan pun tidak ada dari tim gugus tugas.
