Fraksi PKB Jabar Usulkan Pemprov Gelar Rapid Test di Desa/Kelurahan se-Jawa Barat

BANDUNG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H Oleh Soleh mengatakan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk segera melaksanakan Rapid Test berbasis desa dan kelurahan di Jawa Barat.

Hal ini ditegaskan karena melihat situasi perkembangan penyebaran virus korona dan korelasinya pada arus migran atau pergeseran orang dari daerah-daerah zona merah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (BoDeBek) dan Bandung pulang ke kampung halaman.

“Ini kan masyarakat yang berada di zona merah pada balik ke kampung-kampung nih, sementara pak Gubernur (Ridwan Kamil, Red) melakukan klaster-klaster di Bekasi, Bogor dan Bandung. Sehingga bukan berarti tidak bagus, bagus malah,” ucap Oleh saat dihubungi Jabar Ekspres di Bandung, Minggu (5/4/2020).

“Namun, situasi dan keadaan berbeda dengan sekarang. Nah oleh sebab itu, untuk mendeteksi sejak awal sekaligus untuk menangkal penyebaran virus yang lebih masif Fraksi PKB Provinsi Jabar mengusulkan untuk melakukan rapid test desa/kelurahan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat itu menjelaskan, jika  rapid test sudah masuk ke tingkat desa/kelurahan, masing-masing bakal diketahui jumlah ODP, PDP dan Positifnya.

Sehingga bisa mengambil langkah cepat karantina parsial maupun secara personal.

“Jika tidak menggelar rapid test di desa/kelurahan mungkin hasilnya masih menduga-duga dan pencegahannya pun susah. Mau melakukan lockdown secara besar-besaran, mau pembatasan di mana-dimana seperti BoDeBek dan Bandung kan tidak jelas, karena orangnyapun pindah-pindah dan kembali ke rumah masing-masing, sehingga lebih baik dikecilkan lagi zonanya,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Bangsa itu menyampaikan untuk dana dalam pelaksanaan rapid test tingkat desa/kelurahan tinggal memakai Dana Desa. Sebab, Dana Desa boleh dialihkan untuk penangan Covid-19.

“Sehingga tinggal Gugus Tugas sajanya saja. Satu tinggal memerbanyak personel, kedua melakukan edukasi penyuluh kesehatan desa bagaimana caranya rapid test,” ungkapnya.

Pria kelahiran asal Tasikmalaya itu menegaskan, untuk tidak segan-segan dengan anggaran untuk melakukan rapid test di desa/kelurahan.

“Karena disitu mulainya, setelah ketahuan berapa ODP, PDP berapa orang positifnya kan jelas clasternya, apakah akan dibikin isolasi masal kan jelas. Kalau hari ini yang terjadi besar-besaran seperti di Bogor, Bekasi dan Bandung, sebagian tidak merata,” tegasnya. (mg1)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan