BANDUNG – Wacana perubahan sistem pemilihan langsung dari konvensional menuju digital (E-Voting) tidak serta merta bisa dilakukan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Komputer (Unikom) Bandung, Adiyana Slamet.
Menurutnya, bicara E-Voting tak hanya soal kelengkapan infrastruktur saja, melainkan dibutuhkan juga sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan petugas lapangan.
“Memang bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan bagi bangsa kita, untuk merubah mekanisme pemilihan umum di segala tingkat dari yang konvensional menjadi digital. Hanya saja, hal ini perlu adanya adaptasi, sosialisasi, dan pelatihan bagi petugas lapangan di samping penyiapan infrastukturnya itu sendiri,” kata Adiyana di Bandung, Jumat (23/10).
Disinggung apa saja manfaat dan permasalahan yang harus diantisipasi jika wacana ini direalisasikan, Adiyana menjelaskan berbagai manfaat bisa dirasakan, namun ada ancaman juga dibaliknya.
“Kalau manfaatnya dari E-Voting ini pasti sangat banyak, mulai dari penghematan biaya setiap menggelar pesta demokrasi, kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka, pemangkasan waktu dalam penentuan pasangan calon terpilih,” jelasnya.
“Akan tetapi ada permasalahan yang harus diperhatikan juga di dalamnya, seperti keamanan data base dari masyarakat. Sebab berkaca dari kejadian beberapa tahun silam di Amerika ketika pemilihan presiden yang mempertemukan Donald Trump dan pesaingnya pada saat itu Hillary Clinton, data base Facebook sebagai platfrom digital terbesar, bisa ditembus. Ini harus menjadi perhatian serius,” lanjutnya.
Dirinya memprediksi jika E-Voting ini direalisasikan idealnya pemerintah membutuhkan waktu minimal 4 tahun untuk membiasakan serta mengoptimalkan mekanisme ini.
“Kalau prediksi minimal sekitar 4 tahun E-Voting ini baru siap digunakan jika memang akan dilakukan perubahan,” terangnya.
Sementara itu, DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) menilai wacana dan sarana penggunaan E-Voting di Pilkada 2020 terlalu mepet. Pasalnya, waktu penyelenggaraan Pilkada terlalu mepet dan akan dilaksanakan 9 Desember mendatang.
Ketua DPD Partai Golkar, Ade Barkah Surahman mengatakan Indonesia belum memiliki piranti atau perangkat yang mendukung untuk penggunaan sistem E-Voting. Untuk saat ini, lanjut dia, cukup dengan mematuhi protokol kesehatan di pagelaran nantim
