DPRD Jabar Dukung Sikap Buruh Tolak Omnibus Law

BANDUNG– DPRD Jawa Barat menyatakan secara tegas menolak Omnibus Hukum Rancangan Un­dang-Undang (RUU).

Pasalnya, selain merugikan buruh, aturan itu juga me­nentukan akan merusak ling­kungan serta mencopot be­berapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Pemda).

“Yang jelas, rencana dibalik Hukum Omnibus ini sangat berbahaya bukan hanya buat buruh tapi tidak buat sen­di-sendi hidup berbangsa kita,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, kemarin.

Sikap DPRD Jabar yang di­lontarkan dalam aksi gelombang buruh gabungan yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Barat, di Gedung Sate, Senin (16/3).

Selain Abdul Hadi Wijaya, anggota DPRD Jabar yang hadir menghadiri massa buruh adalah Rafael Situmorang dari Fraksi PDIP, dan Heri Koswara dari Fraksi PKS.

Abdul Hadi menghargai, pembahasan Hukum Omni­bus dipertanyakan sejak awal, karena dilakukan dalam per­debatan yang sangat tertutup dan tidak melibatkan perwa­kilan buruh.

“Hanya melibatkan perwa­kilan pemodal. Kemudian lahirlah aturan Omnibus, Hukum setebal, 1.200 halaman. Lalu pengaturan diselesaikan dalam waktu 100 hari. Ini adalah pemaksaan,” paparnya.

Terkait dengan RUU itu, DPRD Jabar dalam waktu de­kat akan membahas dalam rapat badan musyawarah (Bamus), sehingga sikap semua anggota DPRD Jabar biasa dipahami. Kemudian, hasil akan dikirim langsung ke pe­merintah pusat dan DPR RI.

“Intinya, kami akan meng­ajukan perwakilan badan musyawarah sebagai forum tertinggi kedua setelah sidang paripurna. Semoga sikap ini bisa diambil lengkap dari seluruh anggota DPRD. Se­telah dibahas di Bamus, In­stitusi kami akan membahas tentang ini kepada pemerin­tah pusat dan DPR RI,” pung­kasnya. (bbs/drx)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan