BANDUNG – DPRD Jabar meminta instansi pendidikan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk SMA-SMK Negeri.
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Dadang Kurniawan mengatakan, seluruh instansi pendidikan harus untuk ikut serta melancarkan program pembebaskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA-SMK Negeri.
Menurutnya, program yang rencananya akan mulai tahun ajaran 2020-2021 tersebut, sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Jabar.
“Ini harus didukung oleh semua pihak, terutama pelaku Pendidikan, jadi tidak ada tawar menawar kebijakan gubernur dan Pemerintah daerah yang sudah di sepakati dan setujui oleh anggota dewan,” kata Dadung, dilansir dari jabarnews.com, Kamis (19/3).
Program tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu langkah pemerintah provinsi Jawa Barat untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, hal itu dalam rangka menaikan Indeks Pertumbuhan Manusia (IMP).
Sebelumnya, setelah dilakukan pembahasan anggaran, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) rencananya akan mengratiskan iuran bulanan untuk SMA/SMK se Jabar.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menuturkan, pembebasan biaya SPP ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap pendidikan di Jabar.
“Gratisnya SPP disetiap SMA/SMK akan memberikan peningkatan aksesibilitas dan kesempatan belajar,” jelasnya.
Dia menyebutkan, pada 2018 berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar yang menjadi tolok ukur aksesibilitas pendidikan masih berada di angka 83,81 persen.
“Artinya ini, masih ada anak Jabar yg belum mendapatkan akses pendidikan,’’kata Dewi.
Program ini lanjut dia, berlaku di 835 SMA/SMK/SLB Negeri di Jabar dengan total 759.128 peserta didik. Sedangkan untuk anggaran setiap siswa per tahunnya berada dikisar Rp 1,4juta-Rp 1,9juta.
‘’Program ini akan dilaksanakan pada Bulan Juli 2020,” cetus Dewi.
Selain sekolan SMA/SMK negeri, batuan juga akan diberikan untuk sekolah SMA/SMK swasta berupa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
“Untuk sekolah swasta berjumlah 4.146 SMA/SMK/SLB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA), dan sebetulnya BPMU sudah berjalan untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA,” tuturnya.
